BLT PKL dan Pedagang Warung Tegal Rp1,2 Juta Libatkan Asosiasi, Proses Pengajuan Bakal Dipermudah

- 17 September 2021, 08:31 WIB
Ilustrasi. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warung tegal.
Ilustrasi. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warung tegal. /ANTARA/Irwansyah Putra

LAMONGAN TODAY - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan asosiasi pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warung tegal (warteg) senilai Rp1,2 juta per orang sebagaimana keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresiden Jakarta.

"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga: Terlaris, Film 'Black Widow' Terbanyak Ditayangkan pada Hari Pertama Bioskop Buka

Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.

Pada kesempatan itu, pemerintah mengundang dan mendengarkan aspirasi pelaku UMKM yang meminta untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha.

“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Baca Juga: Kena Pungutan Liar dalam Penyaluran Bansos PKH Tahap 3? Segera Laporkan melalui lapor.go.id, Begini Caranya

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, Presiden Jokowi meminta produk UMKM untuk ditawarkan secara langsung kepada kementerian/lembaga.

Dengan demikian, tutur Teten, produk lokal dapat diserap belanja pemerintah.

Dia mencatat bahwa saat ini baru sekitar 27 persen produk usaha kecil yang diserap pemerintah.

Baca Juga: Menahan Sakit Kaki Keseleo Saat Mencuri, Pemuda di Jakarta Barat Tak Berdaya Saat Diamankan Polisi

“Arahan Presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung kepada kementerian/lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan Rp1,2 triliun untuk TNI dan Polri dalam rangka membantu pemerintah menyalurkan bantuan bagi usaha kecil menengah dan pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami berharap dana ini bisa kita sampaikan Rp600 miliar untuk TNI dan Rp600 miliar untuk Polri kemudian diteruskan kepada masyarakat terutama PKL. Jadi ini dananya Rp1,2 triliun,” katanya dalam Lauching Bantuan Tunai PKL-Warung yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Link Baca Manhwa Solo Leveling Chapter 167 Sub Indo: Munculnya Kaisar Naga dan Raja Kehancuran

Sri Mulyani mengatakan selama ini bantuan untuk usaha kecil menengah disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing daerah.

“Ini sudah lebih dari 12 juta UMKM dan PKL yang mendapatkan bantuan masing-masing Rp1,2 juta,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan kepada UKM dan PKL seiring kasus Covid-19 yang terus meningkat terutama varian Delta.

Baca Juga: Bongkar! Cara Mendapatkan Diamond Free Fire Gratis Terbaru 2021, Simak Tutorialnya

Sri Mulyani menyebutkan nantinya akan ada 1 juta UKM dan PKL di seluruh Indonesia yang mendapat bantuan sebesar Rp1,2 juta dengan masing-masing dari TNI sebanyak 500 ribu UKM dan PKL serta 500 ribu dari Polri.

Uji coba pemberian bantuan sebesar Rp1,2 juta melalui TNI dan Polri ini dilakukan kepada UKM dan PKL di Medan, Sumatera Utara, dengan didampingi langsung oleh Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Beberapa pemilik warung dan PKL memberikan statement bahwa kehidupan mereka menjadi lebih berat karena biasanya bisa jualan (sekarang) omsetnya turun bahkan sampai 75 persen,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Auto Banjir Followers! Hanya Modal Username Instagram, Begini Caranya

Sri Mulyani mengapresiasi upaya Polri yang langsung membentuk tim-tim untuk memastikan ketepatan penerima bantuan dalam rangka menekan potensi adanya penerima bantuan yang tumpang tindih.

Ia menegaskan pemerintah harus memastikan penerima bantuan ini belum mendapat bantuan pada tahap pertama yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM demi menjaga keadilan.

“Polri langsung membuat tim untuk meyakinkan yang menerima itu benar. Tadi pakai tanda bukti bahkan pakai foto dan juga diadministrasikan langsung di komputer tanda terimanya. Jadi pertanggungjawabannya luar biasa,” tegasnya.

Baca Juga: Viral Video Santri Tutup Telinga saat Dengar Musik Ketika Vaksinasi, Yenny Wahid: Menghafal Quran Tidak Mudah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, bantuan bagi 1 juta UKM dan PKL yang setara dengan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini diharapkan menjadi bantalan agar mereka mampu bertahan dan pulih kembali.

“Hari ini bisa dicairkan, selanjutnya tentu ini kita lanjutkan melalui TNI Polri di berbagai wilayah. Ini operasionalisasi di lapangan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” katanya.***

Editor: Nugroho


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x