Awas! Jangan Gunakan Bantuan Pemerintah untuk Beli Rokok, Ada Alat yang Selalu Mengintai Lho!

- 2 Januari 2021, 13:31 WIB
Ilustrasi rokok: Awas! Jangan Gunakan Bantuan Pemerintah untuk Beli Rokok, Pemerintah Punya Alat Pantau
Ilustrasi rokok: Awas! Jangan Gunakan Bantuan Pemerintah untuk Beli Rokok, Pemerintah Punya Alat Pantau /Sumber: Pixabay / Klimkin/

LAMONGAN TODAY -- Pemerintah memastikan bantuan sosial tetap dilanjutkan dan disalurkan pada 2021.

Mentri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan ada tiga sektor yang disalurkan Kementrian Sosial (Kemensos) terdapat tiga bantuan yang diberikan pada tahun ini.

Adapun bansos itu, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca Juga: Dilarang Menolak! Siapapun Warga RI yang Terima SMS dari Kemenkes Wajib Vaksin Covid-19

Diketahui, pemerintah telah luncurkan Program Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk Kemensos, anggaran PEN sebesar Rp127,208 triliun dengan realisasi mencapai 98,54% per 28 Desember 2020.

Salur bansos dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dalam PEN menunjukkan realisasi yang menggembirakan dan signifikan.

Pada tiga program bansos sudah salur sebanyak 100%, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,7 triliun, Bansos Beras (BSB) dengan anggaran Rp4,5 triliun dan Bansos Tunai untuk KPM BPNT non PKH dengan anggaran Rp4,5 triliun.

Baca Juga: Kartu Sembako, PKH dan BST Dilanjutkan 2021, Ini Rincian Besaran Nominalnya

Adapun 3 bansos lainnya menunjukkan realisasi mencapai di atas 97%, per 28 Desember 2020. Yakni untuk Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp6,4 triliun dengan realisasi sebesar 98,49%, Bansos Tunai (BST) dengan anggaran Rp32,4 triliun realisasi sebesar 97,55%, dan Kartu Sembako/BPNT dengan aggaran Rp42,5 triliun realisasi sebesar 97,59%.

Kendati demikian, Risma mewanti-wanti agar bantuan pemerintah tidak untuk dibelikan rokok. Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.

"Kami akan pantau, karena insyaallah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat, untuk mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja," kata Risma sebagaimana dikutip dari Antara.

Baca Juga: Lirik Lagu Melukis Senja Budi Doremi yang Hampir Tembus Dilihat 40 Juta Pengguna YouTube

Untuk program Kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/bulan/KPM, salur Januari-Desember 2021.

BST tahun 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek.

Penyalurnya adalah PT. Pos dengan indeks bantuan Rp300 ribu/KPM selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April.

Baca Juga: HABIS, Kemenag Ungkap Saldo Bank Penyalur BSU Guru Rp1,8 Juta Sudah 0 Rupiah

Berikutnya adalah bansos PKH tahun 2021 ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Bank Himbara.

Penerima manfaat harus memenuhi komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

“Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali tahap pertama Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan tahap ke empat Oktober 2021," kata Risma.

Baca Juga: Ini Dia Pemain Terbaik MU vs Aston Villa

Risma memastikan, pekan pertama tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bantuan sosial (bansos) sesuai arahan Presiden.

Untuk keperluan itu, Risma sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non stop.

Hal ini untuk memastikan ketiga bansos dapat salur serentak seluruh Indonesia.

Baca Juga: Akademi Bahasa Nasional Uruguay Berang Terhadap Sanksi Edison Cavani Buntut Unggahan Rasisme

“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara pakan lalu.

Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, itu membahas rencana pelaksanaan bansos tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Risma menyatakan, saat ini tengah berlangsung koordinasi intensif untuk finalisasi data KPM dengan daerah. ***

Editor: Nugroho

Sumber: Kemensos


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x