Network
"Bantuan itu bermacam-macam, ada yang terima PKH dan BPNT, ada yang terima PKH saja dan ada yang terima BPNT saja, sehingga harus di-cross check dengan benar," katanya.
Terkait dengan permasalahan yang ada di Desa Sawaran Kulon, Mensos menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk menyelidiki kebenaran permasalahan yang terjadi saat itu.
Baca Juga: Polisi Musnahkan Bom Lontong Berdaya Ledak Tinggi Hasil Sitaan Milik Teroris Poso
"Apabila terdapat kesalahan atau penyelewengan dalam pencairan bantuan, diharapkan nantinya segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq memerintahkan kepada seluruh desa di kabupaten setempat agar menyampaikan data secara terbuka dan dipasang di kantor desa setempat terkait penerima semua bantuan sosial di setiap balai desa dengan nominal dan penjelasan.
"Tujuannya agar bansos tersebut transparan dan terbuka, sehingga nantinya tidak ada lagi penyelewengan dana bantuan sosial," katanya.
Baca Juga: Sejumlah Wilayah Bersiap Hadapi Potensi Hujan Lebat yang Memicu Banjir, Ini Kata BMKG
Ia juga meminta pendamping PKH dan BPNT untuk memfasilitasi terkait data itu agar bisa dipampang di balai desa dan sekaligus yang berkenaan dengan masalah hukum bisa diproses.
"Saya minta kepada Kapolres Lumajang untuk memastikan agar semuanya diproses sesuai dengan mekanisme yang ada dan mereka yang salah harus bertanggung jawab," katanya.
Sebelumnya warga di Desa Sawaran Kulon mengeluhkan biaya pemotongan dana bansos dari program PKH maupun BPNT di wilayah setempat.***
