LAMONGAN TODAY - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) baru saja mengumumkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tenaga pendidik non PNS. Namun sayangnya, banyak calon penerima bantuan gagal mengakses laman info.gtk.kemdikbud.go.id.
Salah satu ciri gagal mengakses info.gtk.kemdikbud.go.id yakni munculnya keterangan 502 Bad Gateway di layar monitor tempat mengakses laman tersebut.
Hal itu bisa terjadi karena saat ini, banyak orang mengakses laman info.gtk.kemdikbud.go.id.
Baca Juga: Update Harga HP RAM 8GB dan Kamera 48MP Terjungkal, Oppo Reno 4 hingga Oppo Reno 2F
Agar bisa kembali mengakses laman tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, silakan mencoba mengakses laman info.gtk.kemdikbud.go.id dengan aplikasi pengakses internet lain seperti browser, Mozilla, opera, dan lainnya.
Setelah itu, cobalah akses laman info.gtk.kemdikbud.go.id pada malam hari, saat orang tidak banyak mengakses lama tersebut.
Sebagai informasi, Kemdikbud akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi upah senilai Rp1,8 juta.
BLT Subsidi Upah untuk guru ini diberikan kepada tenaga kependidikan non-PNS atau honorer di lingkungan kementeriannya.
Baca Juga: Cek info.gtk.kemdikbud,go.id Untuk Melihat Penerima BSU Kemendikbud RP 1,8 Juta, Segera Cairkan
Kemendikbud menginformasikan, ada 2.034.732 orang yang menjadi sasaran penerima bantuan yang terdiri dari 162.27 dosen honorer di perguruan tinggi negeri dan swasta; 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi; serta1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan Negeri dan swasta.
Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Jumat 20 November 2020, tenaga kependidikan, dosen dan guru honorer bisa mengecek apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.
Caranya dengan melakukan login di laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ untuk validasi data guru serta membantu guru menampilkan data dari sekolah.
Ada tiga cara membuka info GTK, menggunakan akun yang terverifikasi.
Baca Juga: Ada Bantuan Rp500 Ribu dari Kemensos no-PKH, Gunakan KTP atau KIS
1.Email yang terdaftar harus dipastikan aktif.
2.Tidak menggunakan email orang lain.
3.Mengatur ulang akun melalui Manajemen Dapodik.
Setelah masuk di laman info.gtk.kemdikbud.go.id akan terlihat tampilan tabulasi di bagian paling bawah yang tertulis Pembayaran insentif guru bukan PNS.
Jika terjadi kesalahan data, guru honorer dapat melakukan perbaikan data melalui aplikasi daya pokok pendidikan (dapodik) di sekolah masing-masing.
Baca Juga: Kemdikbud Perpanjang Bantuan APB, Segera Lengkapi Data di apb.kemendikbud.go.id
Untuk mendapatkan bantuan BLT BSU Guru, ada empat syarat yang harus dipenuhi.
- Guru honorer merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kartu tanda kependudukan (KTP).
- Belum menerima subsidi atau bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenegakerjaan demi menjamin agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
- Bukan merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak menerima salah satu bantuan semi bansos pamerintah, yaitu Kartu Prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020.
- Memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.
Baca Juga: Akses apb.kemendikbud.go.id untuk Cek NIK, Bantuan Kemendikbud Diperpanjang Hingga 25 November
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang terus berupaya mentransformasi pendidikan, salah satunya melalui penyaluran bantuan subsidi upah (BSU), bagi pengajar dan tenaga kependidikan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi X Syaiful Huda pada rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, 16 November 2020.
“Terima kasih atas konsistensi Kemendikbud terus memerhatikan kesejahteraan guru. Ini menjadi bagian realisasi Dana BOS dan BAUP PAUD, yang menjawab kesulitan dan tantangan pendidikan di daerah,” kata Syaiful Huda.
Baca Juga: Manfaatkan KTP atau KIS untuk Dapatkan Bantuan dari Kemensos, Rp500 ribu Per KK Non-PKH
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim merespon hangat apresiasi Komisi X DPR-RI.
“Saya menemukan di mana-mana guru penggerak. Motivasi dari guru-guru yang saya temui di seluruh Indonesia ini menambah semangat saya,” ucap Nadiem.
Terkait anggaran Kemendikbud, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im melaporkan total pagu Kemendikbud menjadi Rp85,6 triliun setelah koreksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari berbagai unit.
Realisasi hingga per 14 November 2020 berada pada 62,21 persen pada akhir Desember ditargetkan realisasi Kemendikbud mencapai lebih dari 97 persen.
Baca Juga: Harga HP Xiaomi RAM Besar Terbaru Pertengahan November 2020, Ada Xiaomi Redmi 9, Mi 10, Poco F2
“Yang terbesar adalah penyaluran subsidi kuota internet Rp3,7 triliun, Bantuan Subsidi Upah Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp3,6 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 2 triliun,” jelas Ainun. ****