Network
LAMONGAN TODAY - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, rekonstruksi kasus suap pengadaan bantuan sosial (Bansos) diperlukan untuk mencocokan rentetan kejadian dan perbuatan para pelaku dengan keterangan para saksi dan barang bukti.
"Salah satu tujuan rekonstruksi adalah untuk mensinkronkan rangkaian peristiwa dan perbuatan para tersangka dengan keterangan para saksi, barang bukti dan alat bukti lain," ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, seperti dikutip Lamongan Today dari Antara, Senin 1 Februari 2021.
Rekonstruksi yang dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi/ACLC, Jakarta, Senin, ditujukan untuk menerangkan rentetan dugaan perbuatan para pemberi suap pada kasus itu, yaitu Harry Van Sidabuke (HS) dan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) masing-masing dari pihak swasta.
"Jadi, untuk JPB selaku tersangka penerima saat ini tidak dihadirkan," Ucap Ali.
Ali juga menanggapi mengenai terdapat dugaan pemberian suap untuk pihak-pihak lain seperti diketahui melalui rekonstruksi itu.
"Terkait dengan apakah peristiwa dugaan adanya pemberian dari tersangka kepada pihak-pihak lain sebagaimana adegan dalam rekonstruksi tersebut merupakan dugaan suap tentu perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan saksi-saksi dan alat bukti," ujar dia.
Ia mengatakan KPK harus meneliti lebih lanjut tujuan dari dugaan pemberian suap itu.
