LAMONGAN TODAY - Ribuan orang turun ke jalanan di Yangon pada Sabtu untuk mengecam kudeta yang dilakukan militer serta menuntut pembebasan presiden terpilih, Aung San Suu Kyi.
Aksi tersebut adalah demonstrasi pertama yang berlangsung di jalanan usai para jenderal mengudeta kekuasaan pada Senin 1 Februari.
"Diktator militer, gagal, gagal; Demokrasi, menang, menang," teriak para demonstran, seperti dikutip Lamongan Today dari Reuters, Sabtu 6 Februari 2021.
Baca Juga: Lindungi Identitas Pelaku Kejahatan di Bawah Umur, LPA: Berita Media Massa Timbulkan Stigma Negatif
Mereka menuntut militer melepaskan Suu Kyi sang peraih Nobel Perdamaian sekaligus para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang sudah ditangkap sejak kudeta pada Senin.
"Melawan Kediktatoran militer," isi tulisan pada spanduk yang dibawa oleh para peserta demonstrasi. Banyak dari mereka memakai pakaian warna merah khas NLD. Beberapa orang juga membawa bendera merah.
"Kami kehilangan kebebasan, keadilan dan sangat membutuhkan demokrasi. Tolong dengarkan suara Myanmar," tulis seorang pengguna Twitter.
Baca Juga: Tarik Dukungan Revisi UU Pemilu, Surya Paloh: Tugas NasDem Sama Dengan Presiden
Unjuk rasa pada Sabtu adalah tanda pertama kerusuhan jalanan di Myanmar, negara yang memiliki sejarah diwarnai dengan berbagai perbuatan keras berdarah kepada demonstran.
Unjuk rasa anti kudeta pada Sabtu juga terjadi di Melbourne, Australia, serta Taipei, ibu kota Taiwan.
Sebelumnya, gerakan pembangkangan sipil sudah berlangsung di Myanmar sepanjang pekan ini.
Baca Juga: Ruangan Ber-AC vs Jendela Terbuka, Mana yang Lebih Baik di Masa Pandemi Covid-19? Ini Kata Dokter
Gerakan tersebut dilakukan melalui aksi mogok kerja, di antaranya oleh para dokter dan guru. Juga setiap malam, selalu ada orang-orang yang memukul-mukul panci dan wajan untuk mengekspresikan kemarahan.
Selain sebanyak 150 penangkapan yang dikabarkan oleh kelompok hak asasi manusia pascakudeta, Senin, media lokal memberitakan sebanyak 30 orang sudah ditangkap akibat protes yang menganggu.
Junta Myanmar sudah berupaya meniadakan perbedaan pendapat dengan memblokir sementara Facebook, juga Twitter dan Instagram pada Sabtu untuk mengatasi gerakan protes yang berkembang.
Baca Juga: Tanggul Jebol Akibatkan Banjir di Jombang, Jumlah Pengungsi Terus Bertambah
Pihak berwenang memerintahkan penyedia layanan internet agar tidak membuka akses untuk Twitter dan Instagram "sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata perusahaan telepon seluler Norwegia, Telenor Asa.
Permintaan terhadap layanan VPN sudah meningkat di Myanmar. Layanan itu memungkinkan sedikit orang masih dapat menggunakan media sosial yang diblokir Junta.
Akan tetapi, para pemakai VPN melaporkan gangguan terhadap layanan data seluler, yang digunakan kebanyakan orang pada negara dengan penduduk 53 juta tersebut untuk memperoleh kabar dan melakukan komunikasi.
Baca Juga: Tegur Konten Kreator yang Ulas Produknya, CEO EIGER Akui Kesalahan dan Minta Maaf
Sejak kudeta, Suu Kyi tidak tampak di depan publik.
Pengacara Suu Kyi dan Presiden Win Myint, yang dilengserkan, menyebutkan kedua kliennya tersebut ditahan di rumah mereka dan mengatakan ia tidak dapat menemui Suu Kyi dan Win Myint sebab mereka sedang diinterogasi.
Suu Kyi terkena tuduhan mengimpor enam walkie-talkie dengan ilegal, sedangkan Win Myint didakwa melanggar pembatasan virus corona.
"Tentu saja kami menginginkan pembebasan tanpa syarat karena mereka tidak melanggar hukum," kata Khin Maung Zaw, pengacara vetan yang mewakili keduanya.
Suu Kyi, 75 tahun, di masa lalu melewati sekitar 15 tahun sebagai tahanan rumah dalam perjuangan melawan juna juna militer sebelum transisi demokrasi yang bermasalah, dimulai pada 2011.***