Network
LAMONGAN TODAY – Pemerintah baru saja menutup pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 10, Jumat 2 Oktober 2020.
Pendaftaran kartu prakerja gelombang 10 tersebut telah meloloskan 116.000 peserta yang dianggap pantas dan memenuhi syarat.
Meskipun telah diadakan hingga 10 gelombang, rupanya masih banyak pengangguran atau korban PHK yang belum kebagian program ini.
Baca Juga: Sule Lamar Nathalie Holscher, Intip Lima Fakta Tentang Nathalie
Mereka kemudian ramai-ramai mengadu melalui akun Instagram @prakerja.go.id melalui kolom komentar.
Mereka betul-betul berharap agar Prakerja bisa dibuka kembali pada pendaftaran gelombang 11.
Namun sayangnya, Kementerian Koordinator Perekonomian mengungkapkan bahwasanya gelombang ke-10 merupakan gelombang terakhir dari Kartu prakerja.
Baca Juga: Lirik Lagu 'Pagiku Cerahku Matahari Bersinar', Guruku Tersayang yang Viral di TikTok
Artikel ini telah tayang sebelumnya di Portal Surabaya dengan judul : "Kartu Prakerja Gelombang 11 Akan Dibuka, Namun Menunggu Hal Ini.."
Menurut data pada bulan September saja peserta dari Kartu Prakerja sudah melebihi kuota yang disediakan.
Sementara itu, Rudy Salahuddin selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja memberikan suaranya.
Dia mengungkapkan bahwasanya hingga sekarang belum ada rencana dari pemerintah untuk menambah anggaran maupun menambah gelombang dari Kartu prakerja.
Baca Juga: Akankah Prakerja Gelombang 11 Dibuka? Simak Penjelasan Lengkap Pemerintah
Rudy mengaku siap apabila ternyata pemerintah ingin menambahkan anggaran untuk program Kartu Prakerja.
Namun memang, untuk saat ini belum ada info lebih lanjut dari pemerintah.
Walaupun pemerintah belum memberikan info yang pasti, namun kemungkinan diadakannya program Kartu Prakerja gelombang 11 merupakah suatu hal yang sangat mungkin terjadi.
Kemungkinan selalu ada karena mulai dari program Kartu Prakerja gelombang 1 hingga gelombang 10, terdapat ratusan ribu peserta yang dicabut status kepesertaannya.
Baca Juga: Layanan Delivery Online dengan ShopeePay? Ini Fitur Barunya!
Dari sejumlah pencabutan kepesertaan tersebut, dana yang sejumlah ratusan miliar akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.
Hingga kini belum diputuskan, apakah kuota tersebut dijalankan tahun ini atau anggaran dikembalikan ke kas negara," ungkap Rudy.
*** (Juvensius / Portal Surabaya)
