Network
Masih banyak lagi tindakan kontroversial yang dilakukan oleh Ketua KPK RI yang tentunya merusak marwah kelembagaan KPK.
Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri mempertanyakan integritas Firli Bahuri sebagai Ketua KPK RI yang seharusnya fokus melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi ditengah beragam masalah seperti dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan, gaya hidup mewah para pejabat publik hingga penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, bahkan mendekati deretan sepertiga negara paling korup di dunia.
Seharusnya KPK tampil sebagai lembaga yang mengawasi dan menciptakan berbagai terobosan kebijakan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
“Situasi Indonesia pada indeks persepsi korupsi (CPI) semakin tenggelam di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik. Hal tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab KPK salah satunya untuk menciptakan terobosan kebijakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, bukan malah memicu hal-hal kontroversial yang semakin merusak marwah KPK di mata publik” ungkap Muhammad Abdullah Syukri.
Bahkan, akibat tindakan kontroversial yang terus dilakukan oleh Ketua KPK RI menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
Hal tersebut tentu berbahaya bagi upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Independensi KPK saat ini dipertanyakan. Isu gaduh belakangan justru semakin memperlihatkan bahwa KPK terlalu diseret ke ranah politik praktis atau bahkan menjadi tunggangan politik oknum. Hal ini tentu berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia” tambah Abe sapaan akrab Ketua Umum PB PMII.
Terhadap berbagai tindakan kontroversial yang dilakukan oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri, PB PMII menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Tidak menyeret KPK ke ranah politik praktis. Sebab, kelembagaan KPK adalah ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, jika KPK terlalu diseret-seret ke ranah politik praktis maka akan menciderai marwah independensi kelembagaan KPK RI.
2. Mengevaluasi kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK RI atas tindakan yang melanggar kode etik KPK baik kontroversi terkait pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Prianto, kegaduhan kasus korupsi Kementerian ESDM hingga berbagai dugaan pelanggaran kode etik lainnya.
