Network
LAMONGAN TODAY - Ketua Umum Penguruan Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Abdullah Syukri menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Menurut dia sebaiknya pemerintah mengkaji ulang terkait rencana tersebut karena situasi perekonomian masyarakat hari ini tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut.
"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Abe sapaan Abdullah lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 20 Agustus 2022.
Kader PMII se-Indonesia, kata dia, siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat, lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu.
Baca Juga: 3 Atlet IKSPI KERA SAKTI Cabang Jakarta Selatan Raih Medali Emas di ajang bergengsi BNN CUP 2022
"Seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran" kata Abe.
PB PMII, dia melanjutkan, meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal. Selain itu, meminta pemerintah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.
"Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," tutur dia.
Baca Juga: Kisah Abu Nawas, Kecerdasan Abu Nawas Menjawab Teka-Teki Sulit Baginda Raja
Rencana kenaikan harga pertalite dan solar sebelumnya sudah sangat gencar disampaikan pemerintah. Mulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, disusul Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, lalu dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
