Akademisi: Karakter Calon Kapolri Harus Anti-Pelanggar HAM

- 6 Januari 2021, 13:18 WIB
Calon Kapolri.
Calon Kapolri. /Arahkata/

"Kapolri harus mampu menjamin kerjasama kepolisian dengan lembaga-lembaga lain tersebut sehingga lembaga di luar kepolisian lebih optimal bekerja tanpa harus kepolisian mengganggu job description lembaga-lembaga di luarnya," urai Sri.

Kemudian, ia menyampaikan, kapolri harus mampu memberikan sharing of power kepada masing-masing lembaga di luarnya. Ia mencontohkan, hubungan kepolisian dengan Kementerian KKP melalui aplikasi keamanan dan ketertiban di wilayah kelautan, sharing of power dengan Kementerian Perhubungan di wilayah jalur darat, sharing of power dengan lembaga KPK dan lain sebagainya.

Baca Juga: Gelar Konser Daring pada Akhir Januari 2021, SEVENTEEN Obati Kerinduan Penggemar di Seluruh Dunia

Selain itu, kapolri juga harus mewujudkan kepolisian untuk menggunakan digitalisasi kinerja lembaga sehingga integritas kepolisian semakin meningkat. Digitalitasi ini, kata Sri, harus diaplikasikan untuk mewujudkan big data dan integritas personil setiap polisi.

Ia menyatakan, untuk mendukung visi holistik, sharing of power, dan digitalisasi-integritas tersebut, dibutuhkan karakter kapolri yang bersikap Nasionalis dan menghormati semua kelompok, semua etnis, dan semua religi.

Kapolri, Sri menmabhakan, harus dapat mengelola digitalisasi kepolisian di era revolusi industri 4.0, dan anti korupsi dan anti pelanggaran HAM.

Baca Juga: Maklumat Kapolri Soal FPI Berjalan Tertib, Polri Nyatakan Belum Temukan Satupun Pelanggaran

"Kita percaya presiden Jokowi akan memilih kapolri baru sesuai kebutuhan zaman hari ini dan memiliki komitmen dan integritas yang bisa memperkuat institusi polri sebagai lembaga penegak hukum," tegasnya.***

Halaman:

Editor: Nugroho


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah