Network
LAMONGAN TODAY - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Februari 2021.
Bursa calon kapolri pun mulai dibuka. Sejumlah sosok diprediksi akan menduduki pucuk pimpinan institusi Polri.
Dr. Sri Wahyuni, Akademisi yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berpendapat bahwa di era revolusi indunstri 4.0, kepolisian dituntut untuk meningkatkan performa dan integritasnya dalam menjalankan tanggung jawab keamanan dan ketertiban wilayah dalam negeri Republik Indonesia.
Baca Juga: Viral! Lirik Lagu ‘Tanpa Batas Waktu’ OST Ikatan Cinta Cover Amanda Manopo
Ia menyatakan, tuntutan tersebut harus diemban dan ditunaikan oleh kapolri mendatang.
"Kapolri mendatang haruslah sosok figur yang mampu mengerjakan tanggung jawab kepolisian secara holistik dimana mampu bekerja sama dengan setiap lembaga negara untuk menfasilitasi dan mewujudkan keamanan dan ketertiban setiap kinerja lembaga negara di luar kepolisian," kata Sri Wahyuni dalam siaran pers yang diterima Lamongan Today, Rabu 6 Januari 2021.
Sri Wahyuni menyatakan, kapolri juga harus mampu meningkatkan integritas lembaganya melalui teknis digitalisasi seiring dengan pesan Presiden menyesuaikan kehidupan nasional dengan era industri 4.0.
Baca Juga: Modal KTP Dapat Rp300 Ribu? Begini Cara Mencairkan dan Syarat Bansos BST PKH Rp 300 Ribu Per KK
Kapolri yang baru, kata Sri Wahyuni, setidaknya mampu mengemban dua visi, yaitu holistik dan integratif. Holistik, Sri menjelaskan, memiliki background atau figur yang mampu beradaptasi dengan aplikasi kerja sama lembaga kepolisian dengan lembaga di luar kepolisian, baik kementerian, non kementerian, dan di daerah-daerah.
"Kapolri harus mampu menjamin kerjasama kepolisian dengan lembaga-lembaga lain tersebut sehingga lembaga di luar kepolisian lebih optimal bekerja tanpa harus kepolisian mengganggu job description lembaga-lembaga di luarnya," urai Sri.
Kemudian, ia menyampaikan, kapolri harus mampu memberikan sharing of power kepada masing-masing lembaga di luarnya. Ia mencontohkan, hubungan kepolisian dengan Kementerian KKP melalui aplikasi keamanan dan ketertiban di wilayah kelautan, sharing of power dengan Kementerian Perhubungan di wilayah jalur darat, sharing of power dengan lembaga KPK dan lain sebagainya.
Baca Juga: Gelar Konser Daring pada Akhir Januari 2021, SEVENTEEN Obati Kerinduan Penggemar di Seluruh Dunia
Selain itu, kapolri juga harus mewujudkan kepolisian untuk menggunakan digitalisasi kinerja lembaga sehingga integritas kepolisian semakin meningkat. Digitalitasi ini, kata Sri, harus diaplikasikan untuk mewujudkan big data dan integritas personil setiap polisi.
Ia menyatakan, untuk mendukung visi holistik, sharing of power, dan digitalisasi-integritas tersebut, dibutuhkan karakter kapolri yang bersikap Nasionalis dan menghormati semua kelompok, semua etnis, dan semua religi.
Kapolri, Sri menmabhakan, harus dapat mengelola digitalisasi kepolisian di era revolusi industri 4.0, dan anti korupsi dan anti pelanggaran HAM.
Baca Juga: Maklumat Kapolri Soal FPI Berjalan Tertib, Polri Nyatakan Belum Temukan Satupun Pelanggaran
"Kita percaya presiden Jokowi akan memilih kapolri baru sesuai kebutuhan zaman hari ini dan memiliki komitmen dan integritas yang bisa memperkuat institusi polri sebagai lembaga penegak hukum," tegasnya.***
