Network
LAMONGAN TODAY - Di tengah masa pandemi Covid-19, tersiar kabar jika DPRD DKI Jakarta berencana menaikkan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Anggaran RKT yang meliputi gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta diusulkan naik dari Rp152.329.612.000 per tahun menjadi Rp888 miliar.
Melihat hal itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajak fraksi lain di DPRD DKI Jakarta untuk ikut menolak rencana RKT anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.
Baca Juga: Polres Lamongan Simulasikan Pengamanan Pilbup, Ada Peragaan Kelompok Perusuh Halangi Pemilih
"Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI, Michael Victor Sianipar demikian seperti dilansir Lamongan Today dari Antara, Jumat 4 Desember 2020.
Jika fraksi DPRD beramai-ramai menolak, rencana penambahan anggaran RKT 2021 diprediksi akan pasti batal.
"Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin,7 November pekan depan. Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna," ucap Michael.
Baca Juga: Cara Mencairkan Subsidi Gaji Guru Honorer Senilai Rp1,8 Juta, Simak Selengkapnya
Jika nanti banyak fraksi DPRd menyetujui kenaikan RKT itu, jalan lainnya yang bisa diambil adalah oleh gubernur dan evaluasi ke Kemendagri.
Suara mayoritas fraksi DPRD Jakarta diperlukan karena APBD itu perlu persetujuan DPRD.
" Artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur kalaupun lolos Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri, di sana pun masih bisa berubah," tuturnya.
Baca Juga: Upadte Harga HP Samsung Galaxy M Series, Samsung Galaxy M10, M11, M30s, M31, Simak Selengkapnya
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
Penolakan
Sementara itu, rencana kenaikan gaji DKI ramai dikritik masyarakat. Bahkan petisi penolakan gaji juga mencuat.
Baca Juga: BMKG Prediksi Gelombang Tinggi Hingga 7 Meter di Wilayah Ini, Jangan Ke Pantai Dulu
Petisi itu pertama kali diunggah oleh Andy Budiman para laman change.org, Kamis 3 Desember 2020.
Dalam narasinya, Andy dan juga 30 orang yang menandatangani petisi tersebut mengaku keberatan jika uang pajak masyarakat digunakan untuk memperkaya para anggota dewan.
"Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi -- kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi," tulis Andy dalam petisi tersebur.
Baca Juga: Vivo Segera Rilis Y51 Akhir Tahun 2020, Simak Spesifikasi dan Harganya
Hal itu bertolak belakang dengan keinginan para anggota DPRD yang justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp 700 juta per bulan.
"Angka yang tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini," tulisnya lagi.
Menurut petisi tersebut, APBD adalah uang rakyat,dan merupakan hak rakyat karena diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat masyarakat.
Baca Juga: Jelang Pemilihan, KPU Lamongan Fokus Logistik dan Teknis
"kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," katanya lagi.
Atas dasar tersebut, Andy mengajak masyarakat untuk menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan.
"Itu uang kami, uang rakyat. Jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri," tulisnya.
Baca Juga: Kronologi Anies Baswedan Positif Covid-19, Kemungkinan Ketularan Wagub DKI
Berikut link petisi Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, Denny Siregar pemerhati politik pun menanggapi rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI.
Dalam cuitannya di akun twitter @dennysiregar7, Kamis 3 Desember, Denny membandingkan kenaikan gaji dewan dengan gaji buruh.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini Jumat 4 Desember 2020, Elsa Mengancam Andin
"Buruh naik gaji cuman 2%, @dprddkijakarta naik gaji 600%.Wakil rakyat ?? Rakyat yang selalu jadi keset," tulisnya.****
