Network
“Jangan hanya yang terima bantuan itu-itu saja, sejak program raskin, rastra, dan BPNT hingga sembako datanya itu-itu saja, sementara masih ada orang miskin di luar sana yang belum terima bantuan sama sekali” ujar Mensos. ".
Dengan adanya SKB 3 Menteri (Mensos, Mendagri dan Menkeu) akan ada insentif dan penalty bagi dinas sosial yang terus mengupdate datanya maupun yang tidak.
Baca Juga: Acer Aspire 3: Laptop Gaming Spek Tinggi Termurah Dikelasnya
Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 akan ada pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) besar-besaran dari 29 juta KPM menjadi 41 juta KPM" imbuh Mensos.
Menteri Sosial menaruh harapan besar dengan terbangunnya kemitraan strategis melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota, Himbara, PT. POS, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan stakeholders lainnya, program bantuan sosial penanganan fakir miskin, akan terlaksana dengan baik dan lancar.
Dalam agenda tersebut dihadiri 1.624 orang di antaranya terdiri dari Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Kemensos Berikan Bantuan Tunai Rp200 Ribu Kepada 10 Juta Keluarga Per Bulan
Selain itu, hadir Koordinator Daerah Kabupaten/Kota (KORDA) dan Perwakilan Pendamping Bansos Pangan Kecamatan (Koordinator TKSK) yang terbagi dalam 3 tempat yang berbeda mengingat pandemi Covid-19 yang tengah melanda saat ini.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Asep Sasa Purnama menjelaskan bahwa dengan adanya pertemuan ini diharapkan muncul solusi untuk menyelesaikan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial melalui sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah.
Asep berharap, dapat mendorong peningkatan realisasi anggaran Penanganan Fakir Miskin melalui Dana Dekonsentrasi dan Penyaluran Bantuan Sosial diseluruh wilayah.**
