Network
LAMONGAN TODAY – Pemerintah pusat terus menggelontorkan bantuan stimulant bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Salah satu bantuan yang paling dinanti adalah program Kartu Prakerja yang diutamakan bagi pengangguran atau karyawan yang dirumahkan/Pemutusan Hubungan Kerja.
Sejauh ini, program Kartu Prakerja itu telah dibuka hingga 10 gelombang. Banyak masyarakat kecewa lantaran sudah berkali-kali mendaftar tidak juga lolos.
Itu yang membuat masyarakat berharap program Kartu Prakerja gelombang ke-11 bisa dibuka kembali.
Baca Juga: Layanan Delivery Online dengan ShopeePay? Ini Fitur Barunya!
Sebagaimana diberitakan Portal Surabaya, dengan judul, Kartu Prakerja Gelombang 11 Akan Dibuka, Namun Menunggu Hal Ini, Jumat, 2 Oktober 2020, Kementerian Koordinator Perekonomian mengungkapkan bahwasanya gelombang ke-10 merupakan gelombang terakhir dari Kartu prakerja.
Menurut data pada bulan September saja peserta dari Kartu Prakerja sudah melebihi kuota yang disediakan.
Sementara itu, Rudy Salahuddin selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja memberikan suaranya.
Dia mengungkapkan bahwasanya hingga sekarang belum ada rencana dari pemerintah untuk menambah anggaran maupun menambah gelombang dari kartu prakerja.
Baca Juga: Mengerikan, Donald Trump dan Melania Trump Positif Covid-19, Diduga Ketularan Hope Hicks
Rudy mengaku siap apabila ternyata pemerintah ingin menambahkan anggara untuk program Kartu Prakerja.
Namun memang, untuk saai ini belum ada info lebih lanjut dari pemerintah.
Walaupun pemerintah belum memberikan info yang pasti, namun kemungkinan diadakannya program Kartu Prakerja merupakah suatu hal yang sangat mungkin terjadi.
Kemungkinan selalu ada karena mulai dari program Kartu Prakerja gelombang 1 hingga gelombang 10, terdapat ratusan ribu peserta yang dicabut status kepesertaannya.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 11 Dibuka Lagi? Simak Penjelasan Lengkapnya
Dari sejumlah pencabutan kepesertaan tersebut, dana yang sejumlah ratusan miliar akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.
"Yang ditarik kepesertaannya akan kami laporkan ke komite agar dapat diputuskan, apakah kuota tersebut dijalankan tahun ini atau anggaran dikembalikan ke kas negara," ungkap Rudy.***(Juvensius/Portal Surabaya/PRMN
