Network
LAMONGAN TODAY - Pemerintah terus berusaha untuk mengurangi angka kasus positif untuk menanggulangi pandemi COVID-19 lewat berbagai kebijakan, di antaranya yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Penerapan kebijakan yang sudah dilakukan mulai 9 Februari 2021 itu disebabkan oleh hasil evaluasi pemerintah mengenai kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.
Ketika berbicara dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah melakukan pembatasan dengan skala yang lebih kecil.
Baca Juga: Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Presiden Jokowi Berharap Kekuatan 'Kerbau' dapat Jawab Tantangan
Rekaman video perbincangan Presiden dengan pemimpin redaksi media nasional tersebut disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.
"Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin tiga minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu-9 ribu," kata Presiden, seperti dikutip Lamongan Today dari Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu 20 Februari 2021.
Menurut Presiden, pembatasan dengan skala kecil akan lebih efektif daripada dengan skala yang luas. Presiden mencontohkan, apabila hanya terdapat satu orang pada satu RT yang terjangkit COVID-19, maka cukup RT itu yang dikarantina.
Baca Juga: Layanan Edu-tech Ruangguru Berikan Kiat Cari Kerja untuk 'Fresh Graduate' di Kala Pandemi
"Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan satu kota," jelasnya.
