LAMONGAN TODAY – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak konsisten dan tidak tegas. Jokowi meminta ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut.
““Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujar Jokowi seperti dilansir Lamongan Today dari laman resmi Setkab.go.id, Rabu 3 Februari 2021.
Jokowi mengatakan, esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat adalah mengurangi dan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Namun demikian, kebijakan tersebut kurang berjalan maksimal.
Baca Juga: Lowongan Pekerjaan di BUMN PT Amarta Karya (persero) 2021
Jokowi juga telah menginstruksikan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dapat terlibat dalam penerapan kebijakan berikutnya.
Mereka diminta turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
Baca Juga: Subsidi Gaji Distop tahun 2021, Masih Ada 8 Bantuan Sosial yang Bisa Jadi Penggantinya
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” kata Jokowi.
Baca Juga: Cek Penerima BPUM Rp2,4 Juta Melalui Situs eform.bri.co.id/bpum, Semoga Anda Berhasil
Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. ***