Network
LAMONGAN TODAY -- Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Februari 2021. Bahkan, Kapolri telah mengajukan surat permohonan penunjukan pengganti untuk posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sahabat Polisi Indonesia (SPI) pun tertarik untuk membahasnya dengan berinisiatif menggelar diskusi publik yang bertema 'Sosok Kapolri Baru, Negara Butuh Apa?'.
SPI mengulik dinamika jelang pergantian pucuk pimpinan institusi polri yang hingga hari ini masih misterius. Meski, hingga saat ini telah muncul sejumlah nama sedang santer diperbincangkan dan diberitakan.
Baca Juga: Update Harga SAMSUNG Note Series Bulan Januari 2021, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Note 9
Untuk diketahui, SPI merupakan organisasi masyarakat sipil sebagai wadah yang menjembatani dan corong masyarakat terhadap polisi.
Diskusi tersebut, untuk menjembatani institusi kepolisian dan masyarakat yang guna menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan damai.
SPI berharap kapolri yang dipilih Presiden Jokowi bukan karena faktor kedekatan emosional semata.
Baca Juga: Update Harga Vivo V Series Bulan Januari 2021, Vivo V5 Plus, Vivo V9, Vivo V15
SPI meminta, kapolri yang terpilih merupakan tokoh perwira tinggi yang bisa memenuhi kebutuhan bernegara hari ini.
"Kami berharap bahwa forum dialog yang kami gagas bisa memberi kontribusi pemikiran dalam menentukan kriteria yang paling ideal sesuai kebutuhan negara saat ini," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh, Jumat (8/1).
Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Muhammad Anas RA yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut menyatakan, kapolri yang dipilih Jokowi bisa saja menyuguhkan keputusan politik sensasional. Menurut Anas, kapolri baru, bisa jadi tidak populer.
Baca Juga: Spektakuler! Deretan HP RAM Besar Milik Samsung, Samsung M51, Samsung S10 Lite, Samsung A71
"Yaitu, sosok perwira tinggi yang jarang disebut di media dan kurang dikenal publik. Selanjutnya, boleh jadi tidak seperti biasanya yaitu bukan berasal dari Akpol dan atau tidak pernah menjabat kapolres atau kapolda selama masa dinas," ucap Anas dalam siaran persnya.
Anas mengatakan, penentuan kapolri baru akan semakin menarik. Jika, kata Anas, terjadi perubahan pada tradisi penentuan kapolri yang mulanya selama ini hanya satu nama yang dikirim ke DPR, menjadi lebih dari satu.
"Presiden Jokowi perlu membuat tradisi baru dengan mengundang semua Pati yang memenuhi syarat secara kepangkatan dan karir untuk mengikuti fit and proper test agar presiden bisa menilai sendiri siapa sosok Kapolri yang sesuai visi Presiden Jokowi," katanya.***
