Network
" Artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur kalaupun lolos Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri, di sana pun masih bisa berubah," tuturnya.
Baca Juga: Upadte Harga HP Samsung Galaxy M Series, Samsung Galaxy M10, M11, M30s, M31, Simak Selengkapnya
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
Penolakan
Sementara itu, rencana kenaikan gaji DKI ramai dikritik masyarakat. Bahkan petisi penolakan gaji juga mencuat.
Baca Juga: BMKG Prediksi Gelombang Tinggi Hingga 7 Meter di Wilayah Ini, Jangan Ke Pantai Dulu
Petisi itu pertama kali diunggah oleh Andy Budiman para laman change.org, Kamis 3 Desember 2020.
Dalam narasinya, Andy dan juga 30 orang yang menandatangani petisi tersebut mengaku keberatan jika uang pajak masyarakat digunakan untuk memperkaya para anggota dewan.
"Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi -- kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi," tulis Andy dalam petisi tersebur.
