LAMONGAN TODAY - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para kepala daerah ataupun TNI dan Polri tidak membiarkan api telanjur membesar sampai mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam skala luas.
"Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. Ini penting, jangan biarkan api membesar. jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, seperti dikutip Lamongan Today dari Antara, Senin 22 Februari 2021.
Presiden Jokowi menuturkan hal itu pada pengarahan kepada peserta "Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021".
Baca Juga: Kemdikbud Telah Integrasi Data, Peserta KIP Kuliah Bisa Lakukan Finalisasi Data SNMPTN
Hadir pada rapat itu secara langsung di antaranya kepala-kepala daerah yang daerah-nya rawan karhutla seperti Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau Paolus Hadi, Bupati Pulau Pisau.
Selain itu turut hadir Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfur MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta para pejabat terkait lainnya yang hadir dengan langsung ataupun virtual.
"Sehingga kita semuanya harus tanggap, gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, tanggap, kapolda, kapolres, tanggap, ini sebetulnya hanya respon yang cepat saja. Api kecil, siram rampung," tutur Presiden.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Street Fighter, Chun-Li dan Ryu Gabung Fortnite
Presiden Jokowi juga berharap tidak dibutuhkan dilakukan langkah penyiraman lokasi karhutla dengan helikopter atau biasa disebut water bombing.
"Jika diperlukan dilakukan water bombing, ini sudah sering dilakukan tapi kalau bisa jangan. Ada api kecil, siram, mati, karena water bombing butuh anggaran 'gede' tapi kalau sudah telat mau tidak mau kita pakai itu," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi juga menghimbau supaya kepala daerah dan petugas di lapangan bisa mengutamakan usaha pencegahan.
Baca Juga: Menang Tipis, City Ukir Kemenangan Beruntun ke-18 di Liga Usai Tundukkan Arsenal
"Pencegahan harus diprioritaskan, jangan terlambat. Di negara besar pun ada kejadian kebakaran yang besar, sampai ada kota yang ikut terbakar. Hal-hal seperti ini betul-betul harus kita jadikan pelajaran. Sekali lagi prioritaskan pencegahan, jangan terlambat," ucap Presiden menegaskan.
Tidak hanya itu, Presiden memerintahkan supaya manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi.
"Artinya di desa kalau ada api kecil langsung diberitahukan agar bisa tertangani di depan, kalau sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan," ungkap Presiden.
Baca Juga: Link Live Streaming Count Instagram Followers Dayana, Terus Turun Efek Kekecewaan Fans Indonesia
Seluruh pihak harus dikerahkan untuk pelacakan dini serta memantau pada area-area yang rawan hotspot.
"Saya pikir sudah tahu semua di mana yang rawan, di mana yang harus diwaspadai dan up date kondisi lapangan setiap hari, kondisi di lapangan terpantau setiap hari," ujar Presiden.
Presiden Jokowi memerintahkan supaya dilakukan penggunaan teknologi untuk monitoring dan pengawasan menggunakan sistem dashboard.
"Di Riau sudah bagus, Polda punya aplikasi teknologi untuk mengecek sampai bawah. Libatkan babinsa, babinkambtibmas kepala desa untuk pencegahan, beri edukasi terus-menerus kepada perusahaan, korporasi masyarakat, terutama di daerah dengan kecendurungan peningkatan hot spot," tutur Presiden.
Terlebih menurut Presiden kerugian karhutla bukan hanya mencapai miliaran tapi lebih dari itu.
"Hati-hati begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan larinya pasti ke angka triliun, belum kerusakan ekologi dan ekosistem kita," kata Presiden menegaskan.
Baca Juga: Kasus Empat Ibu Rumah Tangga Ditahan Bersama Anaknya Viral, Sahroni: Segera Bebaskan
Menko Polhukam Mahfud MD melalui laporannya mengatakan terjadi pengurangan angka karhutla yaitu pada 2015 terjadi karhutla pada lahan seluas 2.610.000 hektare, kemudian pada 2019 mencapai 1.592.010 hektare, sementara pada 2020 terdata 296.942 hektare.***