LAMONGAN TODAY - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, seperti dikutip Lamongan Today dari Antara, Senin 1 Februari 2021.
Pengiriman surat konfirmasi tersebut dimulai berdasarkan kesaksian dan testimoni banyak pihak yang diterimanya, mengenai gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.
Baca Juga: Seorang Remaja Tewas Akibat Tawuran Menggunakan Senjata Tajam, Polisi Kantongi Identitas Pelaku
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucap dia.
Lebih jauh, gerakan tersebut menurutnya juga dikatakan telah mendapatkan dukungan dari beberapa menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' dalam permasalahan ini," ujarnya.
AHY menjelaskan mengenai gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut diketahui melalui pembberitahuan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah ataupun cabang.
Gabungan dari pelaku kegiatan tersebut terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, satu kader yang telah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang telah 9 tahun diberhentikan secara tidak hormat dari partai, sebab menjalani hukuman karena korupsi.
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konformasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ungkap dia.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan itu, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak saat dihubungi dan diajak untuk mengganti Ketum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk melakukan pergantian "dengan paksa" Ketum PD itu, dijalankan baik lewat telepon ataupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2004," ujar AHY.
Konsep dan rencana yang digunakan para pelaku untuk mengganti secara paksa Ketum PD yang sah, yaitu dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Para pelaku merasa yakin gerakan tersebut pasti berhasil, sebab mereka mengaku sudah menerima dukungan dari beberapa petinggi negara yang lain.
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati dan juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," kata AHY.
Baca Juga: Chelsea Petik Kemenangan Perdana Era Kepelatihan Thomas Tuchel saat Bungkam Burnley 2-0
Partai Demokrat mengharapkan semua itu tidak benar. Namun, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak berdiskusi oleh para pelaku gerakan itu, memang mengatakan hal-hal itu.
Sebenarnya, AHY meengatakan pihaknya telah mencium pertanda tersebut, mulai satu bulan yang lalu. Pada awalnya, pihaknya menganggap permasalahan ini hanya masalah kecil saja, persoalan internal semata.
"Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, makankami melakukan penyelidikan secara mendalam," ucap dia.
Baca Juga: Khofifah Dorong Percepatan Vaksinasi Nakes agar Masyarakat segera Mendapatkan Vaksinasi
Dengan sedang berjalannya gerakan untuk mengambil alih dengan "paksa" kepemimpinan Partai Demokrat itu, Partai Demokrat pasti akan menjaga kedaulatan dan kehormatannya.
"Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun," ujarnya.
Akan tetapi, sebagai usaha melindungi kedaulatannya, AHY memastikan akan menggunakan jalur dengan berlandaskan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.
Baca Juga: Pemkab Banjarnegara Tutup Objek Wisata Candi Arjuna di Dieng Selama PPKM
"Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, Insyaallah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemik Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini," pungkasnya.***