Network
LAMONGAN TODAY - Percepatan pembangunan ekonomi yang merata adalah salah satu tujuan Pemerintah Indonesia.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe diperlukan pengawasan baik dari segi aspek tata kelola maupun akuntabilitas keuangan guna menarik investor untuk melakukan penanaman modal yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis.
Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Di ruang rapat Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) PT Patriot Nusantara Aceh, Tim Perwakilan BPKP Aceh melaksanakan entry meeting kegiatan atas Proyek Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Kegiatan reviu tersebut dilaksanakan pada 28 Februari sampai 09 Maret 2023.
"Kegiatan reviu ini bertujuan untuk mengetahui gambaran permasalahan serta solusi atas proses bisnis, tata kelola, studi kelayakan, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan guna mencapai Good Corporate Governance (GCG).
Di samping itu, tim melakukan pemantauan atas tindak lanjut reviu yang dilakukan pada periode triwulan 4 tahun 2022," demikian disampaikan oleh Pengendali Teknis dari Tim Perwakilan BPKP Aceh Subhan Amri.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe, Zulkifli H. menyambut baik pengawasan yang dilakukan oleh tim perwakilan BPKP Aceh.
Ia mengharapkan pengawasan tersebut dapat meningkatkan kualitas Good Corporate Governance (GCG) agar bisa bersaing dengan 19 KEK lainnya di seluruh Indonesia.***
