Network
LAMONGAN TODAY - Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan seorang sipil yang mengendarai mobil TNI.
Saat ditanya seseorang, orang tersebut mengaku-ngaku sebagai seorang TNI. Rupanya orang itu hanya berbohong belaka.
Namun Demikian, sang pengguna mobil dengan plat militer itu diyakini bukan orang biasa.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin Hasanuddin mengatakan, pengemudi kendaraan dengan plat nomor militer tak bisa orang sembarangan.
"Ini harus kita tertibkan. Karena sesuai aturan kendaraan dengan plat nomor militer itu harus mengikuti standar sesuai matranya termasuk warna kendaraannya. Misalnya, untuk Mabes TNI warna hitam, Angkatan Darat hijau, Angkatan Laut abu-abu dan Angkatan Udara berwarna biru," tegas Hasanuddin seperti dikuti dari RRI.co.id pada Sabtu, 3 Oktober 2020.
Baca Juga: Lirik Lagu 'Ko Bikin Apa Lai Mo Bagai Mana Lai', 'Kaka Main Salah' - Lhc Makassar Viral di TikTok
Tidak hanya itu, kata Hasanuddin, pengemudi kendaraan dengan plat nomor militer juga tak bisa orang sembarangan.
Dia mengimbau agar segera dilakukan penertiban penggunaan plat nomor militer pada kendaaran milik masyarakat.
Kader PDIP itu angkat suara maraknya penggunaan plat nomor militer pada kendaraan sipil.
Baca Juga: MU vs Tottenham Hotspur berakhir 1-6, Pengamat : Pertahanan MU Tengah Berantakan Musim Ini
Ia menilai penggunaan plat nomor militer oleh sipil ini melanggar aturan serta dapat menurunkan derajat dan martabat TNI di mata masyarakat.
Tidak hanya itu, kata Hasanuddin, pengemudi kendaraan dengan plat nomor.
Baca Juga: Harga HP Samsung Galaxy A Series Terbaru Awal Oktober 2020, Ada Galaxy A21s, Galaxy A50s, Galaxy A51
"Pengemudinya pun harus memakai SIM Militer yang dikeluarkan oleh POM TNI," tegas seperti diberitakan Pikiran-rakyat.com dengan judul, Kader PDIP Pensiunan Militer Ungkap Pengemudi Mobil Dinas TNI Bukan Orang Sembarangan, Sabtu, 3 Oktober 2020.
Hasanuddin menduga kendaraan pelat nomor milter ini, khususnya di Jakarta, disalahgunakan seperti untuk melintas di jalan-jalan yang menerapkan aturan ganjil genap.
"Bahkan, bisa saja kendaraan dengan plat nomor militer ini digunakan untuk tindak kriminal atau kepentingan yang tidak pada tempatnya," ungkap dia.
"Saya mohon dengan segala hormat ini harus ditertibkan, perlu dilibatkan POM TNI juga untuk mengecek keabsahan kendaraan yang digunakan oleh pihak umum," tandasnya.***(Rizki Laelani/Pikiran-rakyat.com/PRMN)
