Network
LAMONGAN TODAY - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menilai peraturan daerah yang mewajibkan siswi nonmuslim untuk memakai jilbab di lingkungan sekolah tidak benar, baik dari sisi kenegaraan ataupun keagamaan.
"Memaksakan aturan untuk nonmuslim memakai jilbab, itu dilihat dari aspek kenegaraan tidak tepat dan dari segi keagamaan juga tidak benar," kata Wapres, Ma'ruf, seperti dikutip Lamongan Today dari Mata Najwa, Rabu 3 Februari 2021.
Menurut Wapres, pemakaian jilbab adalah pilihan seseorang dari umat Islam sehingga hal tersebut tidak perlu diatur pada sebuah peraturan daerah (perda).
Baca Juga: Tidak Ada Rencana Pengadaan BSU pada 2021, Menaker: Insentif Pekerja Lewat Kartu Prakerja
"Saya kira itu tidak boleh diwajibkan, tidak boleh dilarang, artinya kembali kepada masing-masing siswa, masing-masing orang tua murid untuk dia bersikap seperti apa. Tentunya bagi mereka yang muslim, yang menurut pahamnya itu suatu kewajiban, maka dia juga akan menggunakan," katanya.
Memakai Jilbab, semestinya tanpa paksaan dari pihak manapun.
Pemerintah juga membebaskan bagi aparatur sipil negara (ASN) pada lingkungan Polri dan TNI untuk memakai jilbab.
"Jadi, tidak ada pemaksaan. Saya kira ini kedewasaan di dalam beragama, berbangsa dan bernegara sehingga tidak perlu ada aturan-aturan yang memaksa, melarang atau mengharuskan," katanya menegaskan.
