Network
LAMONGAN TODAY – Pasca pengesahan Undang Undang Omnibu Law Cipta Kerja, gelombang demo terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Para pendemo sepakat ingin pemerintah membatalkan aturan baru tersebut karena dinilai merugikan buruh.
Selain mendemo istana negara dan Kantor DPR, pendemo di wilayah lain juga turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Kemelut pasca penetapan ternyata sudah diantisipasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Tak Terima Kotanya Dirusak Warga Luar, Risma Ngamuk Besar Kepada Demonstran
Perintah kepada kadernya itu disampaikan lewat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam rapat virtual Koordinasi bidang nasional kelautan dan perikanan pada Rabu 7 Oktober kemarin.
"Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut," kata Hasto.
Baca Juga: Meskipun Didemo Besar-Besaran Tolak UU Cipta Kerja, Ngabalin: Kita Harus Cerahkan Masyarakat
Sebagaimana dikabarkan Galamedianews.com dalam artikel "Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja Bikin PDIP Cemas, Megawati Langsung Keluarkan Perintah".
Kepentingan politik itu kata Hasto, terlihat dari gelombang demo yang akhirnya berujung rusuh di sejumlah wilayah. "Dengan masuk di dalam berbagai demo sebagaimana terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi ketegangan kerusuhan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh," ujarnya.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin 5 Oktober 2020.
