Network
/photo/2020/10/05/643614251.jpeg)
LAMONGAN TODAY – Sejak pertama mencuat, omnibus law terus menuai polemik di tengah masyarakat. Aturan yang dibuat tersebut dinilai memberatkan buruh dan menuai penolakan.
Polemik tersebut bahkan mendapat tanggapan dari Penyidik Senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Hal itu ia ungkapkan di lama Twitter pribadinya @nazaqistsha.
Baca Juga: Kabar Gembira! Gaji ke-13 dan THR Bagi PNS, TNI, dan Polri Bakal Diberikan Utuh Tanpa Potongan
Dalam kicauannya, Novel menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah. Betapa tidak, menurutnya pemerintah seolah mengabaikan aspirasi dari para buruh bahkan para pakar yang menolak aturan baru tersebut.
Menurutnya, pemerintah seakan tutup mata dan telinga dengan kondisi yang terjadi di lapangan. "Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibuslaw, sekalipun pakar & banyak yang katakan akan rugikan masyarakat," tulis Novel Baswedan sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel ‘Kritisi Omnibus Law, Novel Baswedan: Pemerintah Berpihak dan Bertindak untuk Siapa ?’.
Baca Juga: Banyak Peroleh Dukungan Sebagai Simbol Perlawanan Rezim Jokowi, Pengamat: Anies-Gatot Dahsyat!
Lain hal dengan permasalahan pelik yang ada di KPK. Menurutnya tak ada tanggapan dari para pemegang kebijakan akan kondisi KPK saat ini. "Terhadap UU KPK juga sama, dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK dibiarkan saja," ungkapnya.
Dia pun melontarkan sindiran tentang keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. "Lupa ya bila menyejahterakan masyarakat, berantas korupsi dan sebagainya itu kewajiban pemerintah?," kata Novel dalam tulisannya.
Baca Juga: Beasiswa LPDP 2020 Resmi Dibuka Hari Ini, Cek Tahapan Pendaftaran dan Kewajiban Penerimanya!
