Network
LAMONGAN TODAY - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua demi meningkatkan konektivitas antarwilayah atau membuka akses daerah terisolasi.
Hal lain, diharapkan juga terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa.
Pada 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dengan target 3.770 km hingga akhir 2024.
“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 km, agregat 1.000 km, tanah 434 km, sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 km berupa hutan.
Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum, seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan.
Kemudian, penggunaan lapisan agregat di area-area yang masih membutuhkan peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).
Di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km.
Sementara itu di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan paralel perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 km, yakni ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 km, dan Oksibil-Merauke 668 km.
“Untuk di Papua tahun ini Insyaallah lelang untuk Jayapura-Wamena sepanjang 50 km. Itu dilakukan dengan skema availability payment (AP),” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca.
Di samping itu, ketersediaan material konstruksi juga terbatas dan akses lokasi pekerjaan yang sulit dijangkau, sehingga sulit mendatangkan logistik dan pekerja.
Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan.
Di mana, barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Meningkatnya konektivitas masyarakat juga akan membentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan.
Secara keseluruhan, pada program kerja Direktorat Jenderal Bina Marga di 2023, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan untuk peningkatan konektivitas dan aksesbilitas sepanjang 422,35 km.
Salah satunya, akses jalan perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yatetkun di Papua.
Selain itu, Ditjen Bina Marga juga melakukan peningkatan kapasitas dan preservasi untuk peningkatan struktur jalan sepanjang 3.538,36 km, di antaranya ruas Mensalong-Simpang Tiga Apas di Kalimantan Utara.
Dalam pidatonya di agenda Rakernas PAN, yang disiarkan virtual, pada 26 Februari 2023, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan Rp3.309 triliun hanya untuk membangun infrastruktur.
Presiden Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan di Jawa. Melainkan, dilakukan dengan konsep Indonesia sentris.
Diharapkan, melalui infrastruktur itu, pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah semakin terpacu.
Pada September 2022, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong pernah memaparkan hal tersebut.
Usman menjabarkan, hingga September 2022 total pembangunan tol selama kepemimpinan Jokowi telah mencapai 2.042 kilometer. Sedangkan, pembangunan jalan nontol mencapai 5.515 kilometer.
Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan pada 38 bandara lainnya dilakukan perbaikan.
Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi. Ada sebanyak 18 pelabuhan baru dan pada 128 pelabuhan lainnya dilakukan perbaikan.
Percepatan konstruksi bandara juga didorong oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Tercatat, ada 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan sembilan konstruksi ditargetkan akan rampung pada 2023.
Hal ini merupakan peningkatan, pasalnya hingga 2014 baru ada 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia.
Berkaitan dengan ketersediaan air bersih, Usman menyampaikan, proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Terdapat 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada 2024. Di tahun sebelumnya, terdapat 14 bendungan yang selesai, sedangkan beberapa proyek bendungan yang lain tidak rampung.
Terkait infrastruktur lain yang menjadi penopang aktivitas perekonomian masyarakat, pemerintah juga telah melakukan pembangunan jalan desa sepanjang 227.000 kilometer, pembangunan embung sebanyak 4.500 unit, 71.000 unit irigasi, dan jembatan sepanjang total 1.300 meter.
Kemudian ada juga pembangunan pasar desa sebanyak 10.300 unit, pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebanyak 57.200 unit, penahan tanah sebanyak 62.500 unit, dan tambat perahu sebanyak 6.100 unit.***
