Network
LAMONGAN TODAY - Pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Solo – Yogyakarta, di kabupaten Klaten, Jawa Tengah, belum sepenuhnya tuntas.
Di desa Pepe, kecamatan Ngawen, dari 160 bidang tanah yang terdampak pembangunan jalan tol, masih ada 11 bidang tanah belum diserahkan oleh 6 pemiliknya. Sebab, pemilik lahan belum sepakat dengan nilai ganti untung yang ditetapkan oleh pihak appraisal, yakni Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Tim Kantor Staf Presiden turun ke lapangan melakukan verifikasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Yakni, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Klaten, Badan Usaha Jalan Tol PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM), dan sejumlah warga yang tanahnya terdampak.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Joanes Joko mengungkapkan, penolakan sebagian warga desa Pepe atas pembebasan lahan, awalnya dipicu oleh kesalahan pihak appraisal saat memasukkan data nilai tanah.
“Data itu sebenarnya sudah diperbaiki. Tapi karena perbaikannya dilakukan setelah pemilik lahan tanda tangan, akhirnya pemilik menolak menerima nilai yang sudah direvisi itu,” kata Joko saat melakukan kunjungan lapangan di desa Pepe, Klaten, belum lama ini.
“Tentu ini akan menjadi evaluasi ke depan, agar tim appraisal benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional.
Soal warga yang masih menolak, KSP akan bangun komunikasi dengan mereka, dan memberikan pemahaman bahwa pembangunan jalan tol Solo – Jogja ini proyek superprioritas Presiden Jokowi,” tambahnya.
Selain di desa Pepe, tim Kantor Staf Presiden juga melakukan verifikasi lapangan terkait pengaduan warga dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol Solo – Yogyakarta, di desa Borangan, kecamatan Manisrenggo, Klaten.
Di mana, pada tanggal 6 Februari 2023 lalu, Kantor Staf Presiden menerima pengaduan keberatan atas hasil verifikasi tim appraisal.
