Network
LAMONGAN TODAY - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi bersama dengan Menteri Perhubungan dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, serta pejabat tinggi Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bappenas, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta.
Rapat ditujukan untuk melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah DKI Jakarta, yang berjumlah 27 PSN dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp 313 Triliun Rupiah.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menyelesaikan PSN sebelum semester I tahun 2024 serta memastikan pembangunan PSN tetap berjalan setelah 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi per Januari 2023, saat ini dari 27 Proyek tersebut 3 PSN telah beroperasi, 4 PSN berstatus beroperasi Sebagian, 6 PSN dalam masa konstruksi, dan 14 PSN telah masuk ke dalam tahap penyiapan dan transaksi.
Sejalan dengan status PSN tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permintaan komitmen para pemangku kepentingan agar ke 14 proyek yang masih dalam tahap penyiapan.
Sekaligus transaksi untuk dipastikan telah masuk minimal tahap konstruksi pada semester pertama tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan pentingnya penyelesaian Proyek tersebut, mengingat bahwa proyek PSN tersebut dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian di wilayah Jakarta dan sekitarnya, terutama terhadap 9 Cluster proyek senilai 256 Triliun Rupiah.
9 proyek yang menjadi perhatian utama tersebut terdiri dari MRT North South Line Fase 2, MRT East West, LRT Velodrome – Manggarai, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik, Sistem Pengolahan Air Minum Regional Jatiluhur I, 6 ruas jalan tol DKI, Jalan tol Akses New Priok Eastern Access (NPEA), Jakarta Sewerage System, dan Tanggul Pantai.
Pertemuan menyepakati untuk tetap melanjutkan pembangunan PSN di wilayah DKI Jakarta. Pj. Gubernur DKI Jakarta juga berkomitmen untuk melaksanakan proyek- proyek Strategis Nasional tersebut diatas sesuai dengan kewenangannya, baik dari sisi pembiayaan, perizinan maupun penetapan lokasi.
