Network
LAMONGAN TODAY - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Provinsi Bengkulu membekukan atau memblokir aset tanah milik BI, salah satu dari dua tersangka maling uang rakyat (korupsi) anggaran negara untuk modal usaha di badan usaha milik daerah (BUMD).
"Pemblokiran aset tanah milik tersangka korupsi ini sebagai upaya dan langkah pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi anggaran negara untuk modal BUMD," kata Kepala Kejari Mukomuko Rudi Iskandar, dalam keterangannya, di Mukomuko, Senin.
Kejari setempat sebelumnya menyita sebanyak lima sertifikat tanah kosong dan lahan perkebunan seluas tujuh hektare milik salah satu dari dua tersangka korupsi anggaran modal untuk BUMD.
Baca Juga: Cara Dian Sastro Ajarkan Anak Bahaya Covid-19 Bisa Ditiru, Bisa Ditiru Keluarga Sehat Indonesia
Pihaknya sebelumnya sudah melakukan penyitaan uang tunai sekitar Rp204,2 juta, dan uang tersebut diamankan dari sejumlah pihak termasuk dari dua tersangka ini.
Kejari setempat juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa satu paket mesin air minum kemasan yang berada pada pihak ketiga berlokasi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai Rp124 juta.
Menurut dia, penyitaan berbagai aset negara yang ada pada BUMD itu diharapkan dapat menutupi jumlah kerugian negara akibat kasus maling uang rakyat ini.
Baca Juga: Gandeng Mahasiswa KKN Unisda Lamongan, Menyala Institute Dirikan Rumah Inspirasi di Kadung Rembug
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, kerugian negara akibat korupsi anggaran BUMD mencapai sekitar Rp1 miliar lebih.
