Network
LAMONGAN TODAY - Fixpoll Indonesia merilis hasil survei terkait preferensi politik masyarakat tentang isu masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Sebanyak 53,4 persen masyarakat tak setuju jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Masyarakat yang lebih memilih netral 18,1 persen dan masih ada 13,1 persen masyarakat yang mendukung jabatan presiden. Sisanya, 15,4 persen memilih tak menjawab," kata Direktur Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA Anas dalam keterangan tertulisnya, Senin 24 Agustus 2021.
Baca Juga: Santri Ponpes Matholi'ul Anwar Dapat Vaksin Dosis II
Selain itu, Anas juga mengajukan pertanyaan kepada responden terkait adanya kelompok politik mendeklarasikan pencalonan Jokowi yang berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju di Pemilihan Presiden 2024.
Hasilnya, 43,8 persen masyarakat tak setuju ihwal pencalonan tersebut.
"Terjadi peningkatan dukungan, sebelumnya yang setuju saat Jokowi menjabat 3 periode 13,1 persen, naik 1,3 persen menjadi 14,4 persen saat disandingkan dengan Prabowo. Sementara, 26 masih memilih netral dan 15,8 persen tak memberikan jawaban," ucapnya.
Baca Juga: Popularitas Tinggi, La Nyalla Mattalitti Masuk Bursa Capres Populer 2024
Survei dilakukan pada 16 Juli - 27 Juli 2021 yang dilakukan secara langsung dengan metode tatap muka langsung dengan disiplin protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Surveyor kami melakukan Rapid Antigen terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan," papar Anas.
Ia melanjutkan, survei diambil dengan responden yang telah memiliki hak pilih dengan sampel 1.240 responden. Dengan toleransi kesalahan 2,5 persen, survei ini diyakini Anas memiliki tingkat kepercayan 95 persen.
Baca Juga: Update Harga HP Xioami: Ada Redmi 9, Mi A1, Note 10S, Mi 10T Pro, Mi 11 Ultra, hingga POCO F3
"Responden adalah mereka yang telah memiliki hak pilih. Untuk gender berimbang 50-50 persen dan mayoritas responden berusia 35-39 tahun yang terdistribusi secara proporsional di seluruh provinsi," jelas Anas.
Survei itu sendiri merekam banyak hal, mulai dari pandangan masyarakat mengenai penanganan Covid-19, kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, wacana amandemen UUD 1945, hingga Pilpres 2024.***
