Network
LAMONGAN TODAY - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan membalas surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, seperti dikutip Lamongan Today dari Antara, Kamis 4 Februari 2021.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan ada upaya dari beberapa pihak yang hendak melengserkan (kudeta) kedudukannya dari Ketum Partai.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru Imlek, Menko PMK Himbau Masyarakat Rayakan Imlek dengan Bijak
AHY menyebut gerakan politik tersebut memperoleh dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok itu yaitu Moeldoko.
AHY pun mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait dugaan kudeta itu.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden diantar langsung Pak Sekjen Partai Demokrat," tambah Pratikno.
Akan tetapi, Pratikno menilai bahwa apa yang terjadi di Partai Demokrat telah diatur pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat tersebut.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," ungkap Pratikno.
Pada Senin 3 Februari, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko telah menyatakan bahwa walau ia memang pernah bertemu dengan beberapa kader dan mantan petinggi Demokrat tetapi ia tidak pernah berkeinginan untuk melakukan kudeta di tubuh partai Demokrat.
"Saya ini orang luar, tidak punya hak apa-apa gitu loh, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Tidak ada urusannya, wong saya orang luar," kata Moeldoko.
Moeldoko mengaku juga menghormati pendiri partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono.
"Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada pak SBY, ada putranya mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah apa partai politik itu biasa," pungkas Moeldoko.***
