LAMONGAN TODAY -- Partai Demokrat tengah ramai disudutkan dengan berbagai isu miring.
Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini disebut menunggangi demontrasi tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Merespon hal itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin memastikan Partai Demokrat tak pernah terbesit sedikitpun ikut menunggangi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan 5 Oktober lalu.
Baca Juga: Ditangkap di Malang, Lakpesdam PBNU: Gus Nur Penyebar Kebencian kepada NU
Hal tersebut diungkapkan Amir Syamsuddin saat menjadi pembicara dalam talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne pukul 20.00 WIB, Selasa 20 Oktober 2020.
Amir Syamsudin menyebutkan dalam pengesahan UU Cipta Kerja ini memang demokrat menjadi satu dari dua fraksi politik yang menolak tapi bukan berarti mendalangi apalagi membiayai aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dibuat oleh pemerintahan yang berwenang pada saat itu tidak sedikitpun disentuh untuk diubah atau diperbaharui.
Baca Juga: Gus Nur Ditangkap Polisi, Aminuddin Ma'ruf: Semua Hati-Hati Bicara, Harus Bisa Tanggung Jawab
Bahkan, isi dari UU nomor 13 tahun 2003 malah cukup baik karena memperhatikan kesejahteraan rakyat pekerja yang merupakan rakyat kecil.
"Sejak peralihan jabatan kepada SBY di tahun 2004 sampai 2010, tidak sedikitpun SBY mencoba untuk merubah hal itu, bahkan itu selalu dipertahankan. Bisa disaksikan pada pemerintahan itu SBY berusaha mensejahterakan rakyat pekerja," ujarnya.
Bahkan masih banyak lembaga dan partai yang telah merasakan dampak dari berjalannya UU Nomor 13 tahun 2003 tersebut, dan masih bisa mempertahankan elektabilitasnya sampai saat ini, bahkan masih ada yang berperan penting dalam pemerintahan.
Baca Juga: Harga HP OPPO Ini Turun Anjlok Mulai 1 Jutaan di Shopee Promo Oktober: A52, A12, A92, A31, Reno4
"Agak absurd rasanya kalau mengatakan demokrat dalang dari penolakan RUU Cipta Kerja pada pemerintah" ujarnya.
Seharusnya yang perlu menjadi perhatian adalah tindakan represif pemerintah karena tidak pernah mendapat perhatian, bahkan aparat yang melakukan tindakan represif itu demi sebuah promosi semata.
Sebagaimana diberitakan Isu Bogor Amir Syamsuddin Pastikan Demokrat Bukan Dalang Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Banyak bahkan tokoh-tokoh ditangkap hanya karena tindakan represif dari aparat dan pemerintah.
Baca Juga: Dapatkan Rp250 ribu, Pegadaian Kasih Diskon 20 Persen bagi Tabungan Emas, Buruan Cek Mumpung Promo
"saya tidak tahu apakah ini dapat dikatakan menjadi salah satu suksesnya pemerintahan saat ini, tapi saya kira hal tersebut adalah hal yang lebih merugikan saat ini apabila hal itu terus menerus terjadi," tuturnya,
"Jika rakyat terinformasikan dengan baik, maka rakyat akan percaya kepada pemerintah," ujar Karni Ilyas mengutip dari Thomas Jefferson Presiden amerika, sebelum menutup sesi.*** (PRMN/Isu Bogor)