LAMONGAN TODAY – Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal aksi demo penolakan Undang Undang Cipta Kerja yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Presiden membeberkan fakta-fakta terkait Undang Undang Cipta Kerja guna melawan hoax yang bertebaran.
Jokowi menegaskan, Undang Undang Cipta Kerja dibuat untuk mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia. Setiap tahunnya ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang hendak masuk ke pasar kerja. Untuk itu, pemenuhan lapangan kerja bagi jutaan warga tersebut dirasa cukup mendesak.
Baca Juga: Paranormal dan Dukun Disamakan dengan Dokter di UU Cipta Kerja, Anak Farmasi Bagaimana?
Di sisi lain, kebanyakan total usia kerja berpendidikan SMA dan sebagian sekolah dasar. Diperlukan pembentukan lapangan kerja baru terutama padat karya.
“UU Ciptaker untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi pengangguran,” kata Jokowi dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat 9 Oktober 2020.
Jokowi menambahkan, ada 11 kluster di dalam Undang Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Baca Juga: Dua Jurnalis Persma UPI Ditemukan, Begini Perlakuan Polda Metro Jaya Saat Mereka Ditahan
Kluster itu antara lain, urusan penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketengakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, urusan pemberdayaan dan perlindungan umkm, urusan investasi dan proyek pemerintah dan urusan kawasan ekonomi.
Jokowi menjelaskan, Undang Undang Cipta Kerja akan memudahnkan masyarakat khsusunya umkm untuk membuka usaha baru karena regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit sudah disederhanakan dan dipangkas.
Perizinan usaha untuk umkm juga kini tidak diperlukan lagi karena hanya pendaftaran saja.
Baca Juga: Pelakor Anggota DPR Ramai-ramai Tolak Omnibus Law di TikTok, Netizen: Baru Kali Ini Dukung Pelakor
Selain itu, pembentukan PT dipermudah karena tidak ada pembatasan modal minimum. Di Bidang koperasi, saat ini bisa dibentuk dengan hanya 9 orang saja.
Untuk sektor UMKM makanan minuman, sertifikasi halal akan dibiayai pemerintah atau gratis. Penyedehanaan perizinan juga dilakukan bagi nelayan. Kini kapal nelayan hanya perlu mengurusnya ke KKP saja. Sebelumnya selain ke KKP mengurus perizinan kapal harus perhubungan dan instansi lain.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengklarifikasi isu-isu dan hoax yang bertebaran soal Undang Undang Cipta Kerja di media sosial. Demo yang terjadi saat ini menurutnya disebabkan oleh adanya disinfomrasi dan hoax yang beredar di mana-mana.
Baca Juga: Salah Alamat, Instagram Rapper Korsel DPR Live Diserbu Warganet Indonesia, Netizen : Malu-Maluin
Berikut adalah klarifikasi dari Presiden Jokowi soal UU Ciptaker.
- Tidak benar ada penghapusan umk, ump. Yang benar upah minimum regional tetap ada.
- Tidak benar upah minimum per jam. Yang benar berdasarkan waktu dan hasil.
- Tidak benar semua cuti sakit, kawin, baptis, kematian, dll dihapuskan. Yang benar hak cuti tetap ada dan dijamin.
- Tidak benar perusahaan bisa phk sepihak kapanpun.
- Tidak benar jamsos dan kesejahteraan lain hilang. Yang benar jamsos tetap ada.
- Tidak benar dihapusnya amdal. Yang benar amdal tetap ada bagi industri besar. Untuk UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.
Baca Juga: KSP Tegaskan Presiden Jokowi Tak Kabur dari Demo, Tagar Presiden Menggema : Ke Manakah Presiden?
Jokowi menambahkan, di dalam UU Ciptaker tidak ada soal perizinan pendidikan. Di dalam UU Ciptaker juga diatur soal bank tanah. Selama ini tidak ada bank tanah di Indonesia. “Bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum sosial pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan. Ini menjamin akses masyarakat tehadapr kepemilikan tanah,” katanya.***