Myanmar Terjadi Kudeta Pemerintahan, Pengamat: Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia

2 Februari 2021, 21:34 WIB
Puluhan pekerja migran asal Myanmar berunjuk rasa di Bangkok Thailand, memprotes kudeta Myanmar /Twitter/BangkokPostNews/

LAMONGAN TODAY - Pengamat politik, Adi Prayitno meyakini dinamika politik kudeta pemerintahan yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 tidak mungkin dapat terjadi di Indonesia.

"Tak mungkin ada kudeta militer. Di Indonesia demokrasinya sudah terkoordinasi. Elite, pers, dan civil society kuat," kata Adi Prayitno, seperti dikutip Lamongan Today dari Antara, Selasa 2 Februari 2021.

Keyakinan tersebut muncul didasari berbagai hal, di antaranya sebab demokrasi di Indonesia berlangsung dengan baik.

Baca Juga: Permudah Impor Vaksin, Bea Cukai Berikan Fasilitas Pelayanan Segera dan Bebaskan Pajak Impor Vaksin Sinovac

Pada Senin dini hari, 1 Februari 2021, pasukan Myanmar menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh pada Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.

Kemudian, militer merebut kendali negara. Kudeta berlangsung usai ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.

Mulai 2011, Myanmar berubah menjadi pemerintahan demokratis di bawah rezim militer. Aung San Suu Kyi sebagai tokoh demokrasi pada negara tersebut.

Baca Juga: Kota Kupang Dilanda Covid-19 dan Tanah Longsor, Wakil Wali Kota: Daerah ini dalam Kondisi Darurat Bencana

Pada tahun 2015, Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) terpilih sebagai pimpinan negara lewat pemungutan suara.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Suu Kyi seharusnya meneruskan masa jabatan periode kedua.

Akan tetapi, militer merebut pemerintahan atas tuduhan terjadi kecurangan pada pemungutan suara.

Baca Juga: Diisukan Dirinya Merestui Moeldoko Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh

Praktik penggulingan kekuasaan juga pernah terjadi di Indonesia. Namun, itu sudah cukup lama, puluhan tahun lalu.

Adi Prayitno yakin kudeta semisal saat ini terjadi di Myanmar tidak mungkin terulang lagi di Indonesia.

Menurut Adi, Indonesia tidak memiliki sejarah kudeta militer, namun tetap harus mencegah. Tentara atau aparat harus dijauhkan dari masalah politik.

Baca Juga: Aktivitas Vulkanik Merapi Meningkat, Status Tanggap Darurat Gunung Merapi Diperpanjang

"Biarkan mereka bekerja secara profesional, mengurus keamanan dan ketertiban sosial. Tak usah digoda ke politik," kata Adi.

Adi menyebutkan terdapat hal yang lebih penting yang harus diselesaikan negara, yaitu krisis kesehatan dan ekonomi.

"Semua pihak mesti solid, jaga sikap dan stop pertikaian," kata Adi.

Baca Juga: Berfoto Berpose Penuh Kasih dengan Manekin Tentara Nazi, Sowon GFRIEND Minta Maaf

Ujang Komarudin juga mengatakan hal serupa bahwa di Indonesia tidak memiliki tradisi kudeta militer. Apabila melihat situasi politik sekarang, kudeta militer di Indonesia tidak mungkin terjadi.

"TNI masih loyal terhadap Presiden. Namun, segala kemungkinan harus tetap diantisipasi," kata Ujang.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus menunjuk sosok yang loyal dan dekat pada posisi Panglima TNI.

Baca Juga: Krisis Lini Belakang Akibat Badai Cedera, Liverpool Rekrut Ben Davies dari Preston North End

Ujang menghimbau semua pihak supaya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

"Bergotong-royong menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Disiplin menjaga protokol kesehatan agar tak banyak lagi anak bangsa yang jadi korban Covid-19," pungkasnya.***

Editor: Achmad Ronggo

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler