Network
Airlangga menjelaskan kuota Program Kartu Prakerja per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus COVID-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya.
Namun demi mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional sehingga program tersebut inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Masyarakat Suku Baduy Dikabarkan Tidak Pernah Divaksin dalam Ratusan Tahun, Cek Faktanya
Pemerintah juga memberi arahab kepada manajemen pelaksana Kartu Prakerja agar bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan keamanan sistem sehingga menjamin masyarakat terlindungi dari penipuan.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempersiapkan program Kartu Prakerja yang dapat diikuti secara offline serta peningkatan kualitas lembaga vokasi yang sekaligus diharapkan bisa menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat.
“Melihat besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar, pemerintah meyakini bahwa Program Kartu Prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar,” tutur Airlangga.
Baca Juga: Update Harga HP Oppo: Oppo A15, A16, A54, Oppo Reno5 F, Sampai Oppo Find X3 Pro
Pendaftar program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, dan atau DPRD.
Skema program Kartu Prakerja Semester 2 tahun 2021, terdiri atas bantuan pelatihan sebesar Rp2 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan bertahap yakni Rp600 ribu 4 bulan.
Kemudian dana insentif pengisian 3 survei dengan total Rp150 ribu.
