LAMONGAN TODAY - Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong PT Pertamina (Persero) melakukan IPO (initial public offering) atau penawaran umum perdana saham terhadap tiga dari lima anak perusahaannya. Rencana ini memunculkan pro kontra di sejumlah kalangan.
Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan, SH pun masih menyangsikan dengan rencana perusahaan pelat merah tersebut.
Sebab, rencana IPO anak perusahaan minyak ini, tidak bisa menjamin bahwa perusahaan ini akan meraih keuntungan atau sebaliknya.
Baca Juga: Amalan dan Larangan Bulan Muharram 1443 Hijriyah
Diketahui, tiga perusahaan PT Pertamina yang akan dilakukan IPO adalah PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, dan PT Pertamina International Shipping.
Ketiganya merupakan perusahaan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan hajat hidup orang banyak.
"Kami tahu, rencana IPO ini dilakukan karena terpaksa. Lifting migas atau produksi yang siap jual tak terpenuhi atau jauh dari target. Lalu, apakah ada jaminan dengan melakukan IPO bisa untung ? Atau malah buntung atau merugi ?" kata Bang Zul, sapaan akrabnya melalui keterangannya, kemarin.
Baca Juga: Doa Mengakhiri dan Mengawali Tahun 1 Muharram 1443 Hijriyah, Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
Berdasar informasi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi lifting minyak dan gas bumi pada semester I tahun 2021 ini masih di bawah target.
Capaiannya, rata-rata 1.636,23 MBOEPD (million barrel oil of equivalent per day/juta barel minyak ekuivalen per hari) atau mencapai 95,6 persen dari target APBN 2021 sebesar 1.712 MBOEPD.
Kata Bang Zul, berdasar keterangan dan informasi yang diperolehnya, akibat lifting migas yang tak tercapai, pembangunan kilang terhambat, impor migas sulit dikurangi, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berkurang.
Baca Juga: Doa Tahun Baru 1 Muharram 1443 Hijriyah Lengkap Rab, Latin dan Terjemahannya
Pertamina tetap harus jalankan PSO dengan harga BBM subsidi dan non subsidi.
"Akhirnya opsi IPO jadi pilihan. Saya tegaskan lagi, apakah kebijakan ini bisa membuat Pertamina untung atau buntung," ungkap Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat ini.
Ia meminta agar pemerintah untuk mengkaji lebih matang lagi rencana ini. Jika kajian secara detail belum dilakukan, pihaknya menyarankan agar rencana ini diurungkan atau setidaknya dilakukan penundaan.
Baca Juga: La Nyalla Murka Dengan Kabar di Kota Bogor, Ini Alasannya
"Saya kira, pembatalan atau setidaknya penundaan adalah opsi terbaik, sebelum adanya kajian yang mendalam. Sebab, kami khawatir, nantinya yang kita peroleh bukan keuntungan tapi kebuntungan atau merugi," katanya.
Sebelumnya, saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkaji kemampuan anak usahanya yang dapat ditawarkan kepada publik.
Rencana IPO ini adalah agar anak usaha Pertamina dapat berkembang, terutama dalam hal pendanaan. ***