Network
LAMONGAN TODAY - Pembahasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta menuai banyak pro kontra.
Banyak dukungan yang datang untuk mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan PSBB total. Banyak juga yang mengkritisi.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Arif Poyuono meminta Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk dinonaktifkan.
Arif meminta penonaktifan Anies kepada kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo untuk disamapikan ke Presiden Joko Widodo.
Adapun alasan Arif Poyuono meminta hal tersebut lantaran Anies Baswedan telah melanggar UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.
Selain itu, Arif Poyuono menilai Anies Baswedan telah memberikan instruksi PSBB total tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Maka itu soal permintaannya untuk menonaktifkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Arif Poyuono mengimbau Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra untuk segera menghadap Jokowi.
Baca Juga: Salah Apa Anies? Sampai Mau Dinonaktifkan Arif Puyono
"Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," ucap dia, seperti dikutip Pikiranrakyat Depok dari RRI.
Arif Poyuono mengatakan bahwa dampak apa yang diumumkan Anies Baswedan secara sepihak lebih berbahaya, karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat.
Padahal, kata dia, masyarakat kini sedang mencoba untuk bangkit kembali dalam era new normal yang tengah dicanangkan oleh Jokowi.
Baca Juga: Xiaomi Redmi 9C Resmi Meluncur, Harga HP Redmi 8 dan Note 8 Series Turun
"Kalau dibiarkan maka Anies Baswedan telah mendelegitimasi pemerintah Presiden Jokowi," ujar dia.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberlakukan PSBB total 14 September 2020 mendatang.
Dilansir Pikiran Rakyat Indramayu dari situs RRI, Humas PB IDI Halik Malik menegaskan, memang sudah seharusnya pemerintah mempertegas protokol kesehatan, dan juga menerapkan sanksi yang memberi efek jera kepada pelanggar.
"Pembatasan aktivitas dan mobilitas penduduk untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di masyarakat memang harus dilakukan," kata Halik, Jumat (11 September 2020).
Kemudian, ia memberikan penjelasan terkait angka kasus aktif positif di DKI Jakarta sangat pesat.
Diketahui bahwa Selama satu pekan terakhir ada penambahan 2.676 kasus, dengan angka rasio positif Covid-19 di DKI Jakarta berkisar antara 10,4 hingga 16,5 persen.
Baca Juga: Pantas Tak Bersalah Usai Habisi Ibu Kandungnya, Isabella Guzman Alami Gangguan Jiwa Tapi Bukan Gila
Berdasarkan standar WHO, pelonggaran aktivitas di ruang publik atau dalam hal ini PSBB transisi itu mungkin dilakukan jika rasio positif di bawah 5 persen.
"Artinya, laju penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta kembali tinggi. Sehingga, perlu dilakukan pengetatan/pembatasan seperti PSBB sebelumnya," jelasnya.
Menurutnya, mengendalikan penularan jauh lebih realistis ketimbang mengejar kecukupan fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Harga HP Samsung Terbaru 2020: Rp 1 Jutaan hingga Rp 20 jutaan, Galaxy A11, Galaxy A51, Galaxy S20+
Sebab, menghadapi lonjakan kasus dengan menambah fasilitas kesehatan baik di rumah sakit atau di tempat baru, tidak bisa cepat.
Belum lagi memenuhi tenaga kesehatan di fasilitas tersebut.
"Itu tidak bisa cepat dan diperkirakan baru akan terpenuhi di bulan Oktober," pungkasnya.
Di sisi lain, Anies Baswedan membeberkan alasan terkait keputusan penerapan PSBB Total karena lonjakan kasus Covid-19 tidak mampu diimbangi oleh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.
Baca Juga: 14,3 Juta No Rekening BLT Rp600 Valid, Check Rekeningmu
PSBB Total tersebut membuat seluruh aktivitas perkantoran di Jakarta dialihkan di rumah masing-masing para karyawan dan hanya akan ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi.
Anies Baswedan mengklaim bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama saat akan memulihkan ekonomi di situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” ucap Anies Baswedan.**
PR Depok, PR Indramayu, RRI
