Network
- Reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan.
- Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan.
- Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran.
- Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi, sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri.
- Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.
- Food Estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.
- Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital.
Baca Juga: Menang: Islam Kita Menjadi Contoh Dunia
- Upaya besar juga telah & sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. 2019 kita sudah berhasil memproduksi & menggunakan B20. Tahun ini kita mulai dengan B30. Sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019.
- Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel 100% dari minyak kelapa sawit. Menyerap minimal 1 juta ton sawit petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel/hari.
- Hilirisasi bahan mentah dilakukan besar-besaran. Batu bara diolah menjadi methanol dan gas. Kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah, sekaligus
- Biji nikel telah diolah menjadi Ferro Nickel, stainless steel slab, dan lembaran baja dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium.
Baca Juga: Khofifah Berikan Penghargaan Almarhum Kepala Bappeda
- Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia dan produsen teknologi di masa depan.
- Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa
- Ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja berkualitas, harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi tumpang tindih yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam resiko harus disudahi.
- Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif, tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan dan pendidikan yang kondusif.
- 36.Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana, tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, anti korupsi, dan demokrasi.
Baca Juga: Sabar! Wisata Gunung Bromo Belum DIbuka
- Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan, dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
- Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan, melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
- Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.
- 40.Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan.
Baca Juga: Bisa Hidup Mewah dan Liburan ke Nihiwatu, Ini 3 Prinsip Hidup Rachel Vennya
- Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberi ruang sedikitpun kepada siapapun yang menggoyahkannya.
- Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi.
- Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar, harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusian dan kebangsaan.
- Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa
- Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi butuh semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia, kita harus membeli produk dalam negeri.
- Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.
- Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa, dengan gotong royong, saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia.
Baca Juga: Amien Rais Murka Usai Ketum PAN Ingin Jadi Mentor Gibran
- Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan.
- Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar.
- Kita beruntung & berterima kasih atas dukungan kerja cepat dari Pimpinan dan anggota lembaga negara yang melakukan langkah extra-ordinary mendukung penanganan krisis, membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi besar bangs
- MPR dengan cepat membuat payung program baru “MPR Peduli Covid-19”, serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Empat Pilar dan pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita.
- Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas kemudian menyetujui, dan mengesahkan Perppu No.1/2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian.
- Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.
Baca Juga: Jangan Lewatkan, Ini Daftar Situs Resmi Hasil SBMPTN yang Rilis 14 Agustus
- Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara dan RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- Respon cepat juga dilakukan DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi daerah. Mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, protokol kesehatan, dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD
- Di tengah berbagai kesulitan selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberi rekomendasi pada pemerintah dan memerintahkan penyetoran kas negara senilai Rp1,39 Trilyun.
- Demikian pula Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan virtual dengan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka.
- Guna memperluas akses pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik, membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan.
- Demikian pula pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi dan advokasi hakim. Sepanjang 2019 hingga Juni 2020, KY menangani 1.584 laporan masyarakat, merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi.
- Kecepatan dan kecermatan MK juga sangat patut kita apresiasi. MK terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.
- MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang, dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017, menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara.
Baca Juga: Sakit, Polda Metro Jaya Batal Periksa Hadi Pranoto
