Kejanggalan Transaksi Rp 349 Triliun Mulai Terkuak, Setelah Ditelisik, Mahfud MD Sebut Tidak Ada yang Berbeda

LAMONGAN TODAY - Dalam beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan adanya temuan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilaporkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi, ternyata tidak ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Kemenko Polhukam.

Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, melalui akun Twitter-nya pada Senin (3/4/2023). Mahfud mengatakan bahwa Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sudah mengakui bahwa datanya sama dengan yang dimiliki oleh Menko Polhukam dan PPATK. Hanya saja, cara memilah data yang berbeda antara kedua kementerian.

"Alhamdulillah akhirnya 'clear', kan? Wamenkeu sudah mengakui tidak ada perbedaan data dg Menko Polhukam & PPATK. Datanya sama hanya cara memilah data yg berbeda dg Kemenkeu. Sekarang tinggal proses penegakan hukum terkait temuan transaksi janggal di Kemenkeu," tulis Mahfud.

Menurut Mahfud, temuan transaksi janggal tersebut merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh PPATK atas laporan masyarakat. PPATK kemudian menganalisis data tersebut dan menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum.

PPATK lalu melaporkan hasil analisisnya kepada Kemenko Polhukam sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Mahfud menegaskan bahwa tugas Kemenko Polhukam adalah mengawasi dan mengkoordinasikan penegakan hukum terkait temuan transaksi janggal tersebut.