Network
LAMONGAN TODAY - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan pemerintah berusaha mengatasi masalah minyak goreng dengan holistik dari hulu dan hilir lewat Permendag Nomor 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.
"Dari sisi hulu, pemerintah memberlakukan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation. Kebijakan ini diharapkan bisa memecahkan masalah bahan baku. Sedangkan hilirnya, penetapan HET bisa mengurangi beban konsumen,” tutur Moeldoko, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu 19 Februari 2022.
Implementasi kebijakan Kemendag itu, menurut Moeldoko, telah berdampak terhadap ketersediaan dan stabilnya harga minyak goreng di pasaran, walau masih belum sesuai yang diinginkan.
Baca Juga: Lirik Lagu Akeboshi dari Wind, Jadi Soundtrack Anime Naruto Beserta Terjemahan Bahasa lndonesia
Dia menunjukkan hasil pengamatan tim Kantor Staf Presiden memperlihatkan jika harga minyak goreng terus turun walaupun rata-rata masih di atas HET. Minyak goreng dengan HET, tutur dia, sekarang ada di pasar modern dan tradisional.
"Adanya kelangkaan di beberapa lokasi akan terus diatasi. Kemendag dan produsen sampai saat ini terus berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah itu,” kata Moeldoko.
Sebagai informasi, per 1 Februari 2022, pemerintah sudah menetapkan HET minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah seharga Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium seharga Rp14.000 per liter.
Baca Juga: Arie Kriting Dibikin Syok, Warganet Sanjung Kecantikan Indah Permatasari: Aku Merasa Gagal
Pemerintah pun menerapkan kebijakan DMO kepada semua produsen eksportir minyak goreng sebesar 20 persen dari volume ekspor masing-masing, DPO Rp9.300 per kilogram untuk CPO, dan Rp10.300 per kilogram untuk olein (hasil rafinasi dari CPO untuk bahan dasar minyak goreng).***
