Network
"Keterbatasan akses vaksinasi dan ketiadaan NIK menjadi kendala utama rendahnya pendaftar," ujarnya.
Pada setahun pertama pandemi, kata Rukka, masyarakat adat relatif aman dari serangan Covid-19 sebab lokasi yang terpencil dan relatif terisolasi. Kehidupan penduduk pun berjalan secara mandiri dengan mengedepankan kearifan lokal.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan Olimpiade Tokyo, Badminton Atlet Indonesia Pukul 16.15 WIB, Simak Selengkapnya
"Namun, seiring perkembangan varian virus yang lebih dahsyat dan mudah menular, pertahanan masyarakat adat mulai jebol," katanya.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi yang dikonfirmasi mengatakan jajarannya sedang menindaklanjuti masukan masyarakat adat seputar kendala pada persyaratan NIK pada program vaksinasi Covid-19.
"Saat ini sedang ditindaklanjuti bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," katanya.
Baca Juga: 1 Juta Rupiah Dapat HP Apa? Simak Daftarnya Di Sini, Xiaomi, Samsung, Realme Hingga Vivo
Solusi terkait NIK sebagai prasyarat vaksinasi, kata Nadia, juga sedang dibahas oleh Kemendagri bersama Kemenkes.
Nadia mengatakan NIK dalam program vaksinasi bermanfaat sebagai akuntabilitas pengeluaran vaksin oleh pemerintah, sebab persediaan vaksin di Tanah Air masih bersifat fluktuatif jumlahnya.
"Distribusi vaksin kan disesuaikan dengan jumlah penduduk di provinsi tersebut. Tapi kan tetap ada identitas (penerima vaksin) yang harus masuk (laporan pemerintah)," ujarnya.
