Network
LAMONGAN TODAY - Pembahasan mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat agaknya belum usai.
KLB yang dituding tak sesuai konstitusi, telah menetapkan KSP Moeldoko sebagai ketua umum.
Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengatakan pemerintah bertanggung jawab dalam upaya menjaga stabilitas politik di Tanah Air.
Baca Juga: KLB Partai Demokrat pilih Moeldoko, Mahfud MD nyatakan AHY ketum resmi yang dicatat pemeritah
"Dalam konteks negara bangsa bagaimana pun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik," kata dia saat diskusi daring terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipantau di Jakarta, Sabtu.
Pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik.
Oleh sebab itu, kondisi yang terjadi belakangan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut dia, sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis.
Baca Juga: Perusahaan ini akan pasok 13 juta dosis vaksin Covid-19 ke Filipina
"Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik," ujarnya.
Menurut Siti hak otonom harus diberikan kepada para kader partai supaya persaingan atau kompetisi di internal partai juga bagus. Jika itu terlaksana, maka sumber daya yang dimunculkan juga bagus misalnya persaingan di kontestasi pemilihan umum (Pemilu).
Meskipun saat ini kursi parlemen didominasi oleh partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Siti menilai KLB Demokrat bisa jadi bertujuan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendirian menjadi partai oposisi.
Baca Juga: Bantuan kuota internet Kemendikbud rawan penipuan, Kominfo berikan himbauan
Kisruh di tubuh demokrat, kata dia, harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pengurus partai pemenang Pemilu 2009 tersebut agar menentukan sikap yang pasti yakni oposisi atau pendukung pemerintah.
Jika sikap tegas ditampilkan oleh partai yang didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003 tersebut terlihat sejak awal, Siti menyakini kejadian yang menimpa partai itu akan mendapat simpati luar biasa dari masyarakat.
"Jadi kalau disebut partai penyeimbang, itu tidak jelas," ujarnya.***
