Network
LAMONGAN TODAY - Pembahasan mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat agaknya belum usai.
KLB yang dituding tak sesuai konstitusi, telah menetapkan KSP Moeldoko sebagai ketua umum.
Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengatakan pemerintah bertanggung jawab dalam upaya menjaga stabilitas politik di Tanah Air.
Baca Juga: KLB Partai Demokrat pilih Moeldoko, Mahfud MD nyatakan AHY ketum resmi yang dicatat pemeritah
"Dalam konteks negara bangsa bagaimana pun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik," kata dia saat diskusi daring terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipantau di Jakarta, Sabtu.
Pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik.
Oleh sebab itu, kondisi yang terjadi belakangan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut dia, sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis.
Baca Juga: Perusahaan ini akan pasok 13 juta dosis vaksin Covid-19 ke Filipina
"Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik," ujarnya.
