Network
Hanya saja selama ini tidak pernah ter-"publish" dan diwacanakan secara besar-besaran seperti saat ini.
Moeldoko harusnya paham bahwa intergitasnya sebagai tokoh diukur dari tindakannya saat ini.
Baca Juga: Setelah 15 Tahun, Drama Korea Princess Hours Akan Dibuat Ulang
Dengan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko sudah pasti disebut tidak bermoral, sebab meski tidak tertulis tetapi moralitas dipahami dan dihayati oleh semua politisi sebagai sesuatu yang mahal dan mulia.
Karena mahal dan mulia, moralitas itulah yang mengikat semua politisi yang ingin dikenang sebagai negarawan.
Moeldoko rupanya lupa bahwa Moralitas adalah hukum yang "given dan non negotiable" dalam politik.
Baca Juga: Kemendikbud Perpanjang Penerimaan Kuota Gratis, Ini Syaratnya Jangan Sampai Terlewat
Dalam moralitas inilah akan nampak dimensi-dimensi metafisis yang tidak bisa terkatakan tetapi hanya bisa dirasakan ketika seorang politisi melakukan sesuatu yang dilandasi oleh sikap ksatria dan jiwa besar.
"Dengan melakukan itu maka yang akan nampak di sana adalah kehormatan," tambah pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.
Artinya dalam kasus KLB Demokrat ini, tokoh sekaliber Moeldoko sedang kehilangan kehormatannya di mata publik karena wacana dominan yang ada di ruang publik saat ini adalah tentang moralitas politik itu.
