LAMONGAN TODAY -- Sejumlah isu miring tengah menerpa Kabinet Indonesia Maju, periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akhirnya buka suara.
Mahfud MD menyebut pada September 2020 lalu pemerintah sempat dilabeli 'prokomunisme'.
Baca Juga: Anies Baswedan Terbungkam Dihadapan Presiden Jokowi, Tak Mampu Tepati Janji Kepada Buruh
Namun, setelah pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, masyarakat yang menolaknya malah menyebut pemerintah 'prokapitalisme'.
Padahal, kedua ideologi yang dituduhkan jelas-jelas bertolak belakang sama sekali.
"Ada meme (lelucon) bulan September dalam ribut-ribut Film G30S PKI Pemerintah dituding prokomunisme," cuit Mahfud MD lewat akun Twitter @mohmahfudmd seperti dilihat lamongantoday.com pada Minggu 11 Oktober 2020.
Baca Juga: Harga HP Vivo V dan Y Series 2020: Vivo V9, V11 Pro, V15 128GB, Y19, Y50, Y30, Cek Selengkapnya
"Bulan Oktober, karena ribut-ribut UU Ciptaker (pemerintah) dituduh pro kapitalisme," imbuhnya.
Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak merasa aneh dengan fenomena tersebut.
Menurutnya, dasar negara Indonesia tak sepenuhnya berpihak pada salah satu dari kedua ideologi ini.
"Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita?" tanya Mahfud MD.
Baca Juga: Harga HP Samsung A Series khusus Galaxy: Ada Galaxy A20s, A7 2018, A80, Cek Selengkapnya
"Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang 'Prismatic Society'," timpalnya.
Masyarakat Prismatik merupakan teori yang menjelaskan transisi masyarakat agraris ke masyarakat industrialis.
Di negara agraris, masyarakat cenderung menyatu, punya banyak fungsi, dan mengerjakan sesuatu yang memiliki volume besar bersama-sama.
Baca Juga: Link Live Streaming MotoGP Perancis Sirkuit Le Mans Tayang di Trans 7 Pukul 18.00
Sedangkan, negara industrialis sudah terdifraksi pada fungsi yang spesiifk dan terbatas sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Biyani Colleges.
Proses ini menciptakan transisi 'prismatik' yang memecah masyarakat. Akibatnya, ada yang saling bercampur seperti nilai-nilai modern dengan tradisional.
Menurut Mahfud MD, teori tersebut bisa menjelaskan posisi ideologi Pancasila yang sering tak begitu jelas ketika diterapkan.
Baca Juga: Waspada Ancaman La Nina, BNPB Sebut Potensi Bencana Lebih Bahaya
Inilah yang dianggapnya sebagai asal berbagai tudingan terhadap pemerintahan di sepanjang sejarah Indonesia.
"Mungkin karena konsep implementatif Pancasila tak pernah jelas, maka semua pemerintah selalu dituding menyeleweng dari Pancasila," ujar Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud pun menyinggung Presiden Pertama RI Soekarno sendiri yang merupakan penyusun Pancasila pernah dituduh menyeleweng.
Baca Juga: Spesifikasi Realme C17, HP Game yang Harganya Bersahabat, Dirilis 14 Oktober
"Bung Karno yang dikenal sebagai penggali Pancasila pun dijatuhkan karena dituduh menyelewengkan Pancasila," kata dia.
"Soehato juga begitu. Presiden-presiden sesudahnya juga dibilang begitu," pungkasnya.***