LAMONGAN TODAY - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus memberikan komentar cukup mencolok terhadap kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kali ini, komentar datang dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.
Melalui akun Twitter @TsamaraDKI, ia membeberkan 10 kesalahan yang dilakukan Anies Baswedan.
“Fraksi @PSI_Jakarta mencatat 10 kesalahan Gubernur Anies Baswedan dalam menangani Covid-19, mulai dari telatnya melakukan SWAB hingga contact tracing per kasus yang terlalu sedikit,” kicau Tsamara lewat akun Twitter @TsamaraDKI.
Tsamara Amany juga menyertakan tangkapan layar yang memuat penjelasan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, terkait 10 kesalahan Gubernur Anies yang dimaksud.
“Kegagalan Jakarta pada PSBB masa transisi tidak lepas dari kesalahan dan kebijakan yang diambil Gubernur Anies. PSI berharap Gubernur Anies mau belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya pada penerapan PSBB total ini,” ucap Idris.
Baca Juga: Gelombang 8 Kartu Prakerja Dibuka, Ini Link Download Pernyataan Gagal Maupun Verivikasi Pendaftaran
Berikut 10 Kesalahan Gubernur Anies Menangani Covid-19 Versi PSI.
1. Pemprov DKI agak terlambat melakukan swab.
Gubernur Anies menyatakan situasi Jakarta dalam keadaan genting pada 3 Maret.
Namun, saat PSI melakukan inspeksi mendadak ke laboratorium kesehatan pertengahan Maret, Pemprov DKI belum menyiapkan fasilitas untuk tes swab dan akhirnya baru melayani tes swab pada awal April.
Baca Juga: Dapat Bimbingan dan Bantuan, Naker Tanggap Covid-19 2020 Siap Pulihkan Ekonomi Tenaga Kerja
2. Kontak tracking (penelusuran) hanya enam orang per kasus.
Idealnya PSI menilai kontrak tracking 20 orang/kasus.
3. Penumpukan penumpang akibat kelangkaan transportasi umum.
4. Anies kembali memberlakukan ganjil-genap pada 3 Agustus untuk mobil.
Lalu pada 19 Agustus menerbitkan Pergub 80/2020 tentang aturan ganjil-genap sepeda motor.
Baca Juga: Trobosan Jokowi, Lembaga BLK Komunitas Tingkatkan SDM Indonesia
Akibatnya, terjadi perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang memiliki risiko penularan infeksi virus yang lebih tinggi.
5. Tidak ada penegakan aturan yang rutin dan konsisten.
6. Pemprov DKI tidak menyediakan tempat khusus isolasi/karantina bagi orang tanpa gejala dan gejala ringan.
7. Banyak kasus positif terjadi di kantor Pemprov DKI Jakarta.
8. Gubernur Anies sering mengeluarkan kebijakan yang membingungkan dan kontradiktif.
9. Gubernur Anies tidak jelas dan tidak transparan dalam kriteria rem darurat.
10. Bantuan sosial terlambat diberikan dan pelaksanaannya sangat lambat.
Baca Juga: Si Jago Merah Lalap Pabrik di Lamongan, Diduga Akibat Pengelasan
Sebelum itu, Politisi PSI Mohamad Guntur Romli menyoal aksi massa yang dilakuukan kelompok ANAK NKRI merupakan gabungan sejumlah ormas Islam, di depan DPR, beberapa lalu.
Guntur Romli, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tidak peduli terkait peningkatan korban terinfeksi Covid-19 di wilayahnya lantaran tidak melarang aksi tersebut.
"Anies Baswedan sepertinya tidak peduli, karena Jakarta sudah tertinggi Covid-19," kata Guntur Romli kala itu.***