LAMONGAN TODAY - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyampaikan nasihat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nasihat itu disampaiakn, usai memimpin Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR, di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Puan memberikan nasehat kepada Presiden Jokowi terkait penanganan Covid-19.
Baca Juga: Isabella Guzman Tersenyum di Pengadilan, Usai Tikam 151 Kali Ibu Kandungannya
Ia meminta pemerintah segera menginjak rem. Padahal, sebelumnya Jokowi punya prinsip: di saat pandemi ini, pemerintah memilih menyeimbangkan rem dan gas.
"Ini saat krusial bagi pemerintah untuk bergotong-royong bersama DPR untuk mengevaluasi. Kalau memang saat ini adalah waktu untuk kita menginjak rem, jangan mempercepat laju dari apa yang menjadi keinginan kita. Keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting dari segala-galanya," pesan Puan.
Baca Juga: Divonis Bebas, Ini Kebiadaban Aksi Keji Isabella Guzman yang Tikam Ibu Kandungannya 151 Kali
Ia mendesak pemerintah untuk mencari ketersediaan dokter dan rumah sakit rujukan Covid-19 yang kini sudah mulai penuh.
Ia mengimbau untuk memaksimalkan fungsi Puskesmas sebagai garda terdepan menangani Covid-19.
Terkait RS mulai penuh tangani pasien corona memang sangat wajar. Menurutnya, sudah waktunya Presiden Jokowi melakukan langkah strategis.
"Jangan membiarkan. Jangan seperti tidak apa-apa. Sudah waktunya pemerintah mengetatkan protokol Covid-19 agar masyarakat kembali waspada, penting menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat," tegas Puan.
Diberitakan Rakyat Merdeka, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menerjemahkan pernyataan Puan sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah.
Ia mengapresiasi pernyataan Puan yang ia anggap sebagai usaha Checks and Balance dalam sebuah demokrasi, seperti dikutip Lamongan Today dari artikel PR Tasikmalaya dengan judul, Nasihat Puan Maharani untuk Joko Widodo: Jangan Dibiarkan, Jangan Seperti Tidak Apa-apa.
Baca Juga: BLT Rp 500 Ribu Segera Cair, Simak Cara Mengecek Daftar Nama Penerima
"Artinya, demokrasi berjalan. Tidak berarti bahwa sesama partai kemudian yang namanya check and balances hilang atau berkurang. Sangat baik menunjukkan bagaimana demokrasi bekerja. Dan sangat baik dalam hal mengingatkan pemerintah akan PR kebijakan yang menjadi kepentingan rakyat banyak," jelasnya. *** (PR Tasikmalaya).