LAMONGAN TODAY - Sebuah kasus pemecatan guru honorer di Cirebon yang mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial menjadi viral dan menuai berbagai reaksi. Bagaimana tanggapan Ridwan Kamil terkait hal ini?
Kasus ini bermula dari komentar Muhammad Sabil Fadilah, seorang guru honorer di SMK Telkom Sekar Kemuning dan SMA Negeri 1 Cirebon, yang menulis "Gubernur sampah" dalam unggahan akun Instagram @ridwankamil yang memberi apresiasi siswa di Tasikmalaya karena patungan membeli sepatu kepada teman sekelasnya.
Komentar tersebut kemudian mendapat balasan dari akun @ridwankamil yang menanyakan identitas Sabil dan sekolah tempat dia mengajar. Tak lama setelah itu, Sabil mendapat surat pemecatan dari kedua sekolah tersebut dengan alasan melanggar kode etik guru.
Baca Juga: 7 Hal Ini Harus Anda Perhatikan Sebelum Investasi di Crypto, Supaya Tidak Menyesal di Kemudian Hari
Sabil mengaku kaget dan kecewa dengan keputusan pemecatan tersebut. Ia mengatakan bahwa komentarnya hanyalah bentuk ekspresi kekecewaannya terhadap kinerja Ridwan Kamil sebagai gubernur.
Ia juga merasa tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau meminta maaf.
Sementara itu, pihak SMK Telkom Sekar Kemuning angkat bicara terkait kasus ini. Mereka mengklaim bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses pemecatan Sabil. Mereka juga menyebutkan bahwa Sabil sudah pernah mendapat sanksi sebelumnya karena sering mangkir dan tidak disiplin.
Di sisi lain, Gubernur Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Ia mengatakan bahwa ia tidak terlibat dalam keputusan pemecatan tersebut dan menyesalkan adanya intimidasi terhadap guru tersebut.
Ia juga meminta agar pihak sekolah memberikan solusi yang lebih bijak dan manusiawi kepada Sabil.
Ridwan Kamil juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Sabil atas komentar yang ia tulis di media sosial. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengetahui latar belakang orang yang mengkritiknya agar bisa berdialog secara langsung.
Baca Juga: 10 Film dengan Ending Paling Plot Twist, Siap-siap Tercengang di Akhir Adegan
Kasus ini menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat. Beberapa orang mendukung tindakan pemecatan Sabil dengan alasan bahwa guru harus menjaga etika dan profesionalisme dalam bermedia sosial.
Namun, ada juga yang mengecam tindakan tersebut dengan alasan bahwa guru berhak menyuarakan pendapatnya secara bebas dan demokratis.
Salah satu organisasi yang mengecam tindakan pemecatan Sabil adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mereka menganggap bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan konstitusi negara.
Mereka juga meminta agar Ridwan Kamil memastikan surat pemecatan guru tersebut dibatalkan dan harus ada bukti hitam di atas putih.**