LAMONGAN TODAY - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan terjadinya pandemi semakin menambah urgensi untuk melaksanakan reformasi dan meningkatkan kapasitas tenaga-tenaga kesehatan, khususnya dokter-dokter spesialis yang dapat ditugaskan ke berbagai wilayah. Salah satu cara untuk menambah kapasitas itu ialah lewat beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Program untuk mendidik dokter-dokter spesialis dengan beasiswa menjadi sangat penting,” kata Menkeu dalam Pembukaan Beasiswa LPDP 2022 secara daring, seperti dikutip dari situs resmi Kemenkeu, Sabtu 26 Februari 2022.
LPDP akan terus menanggapi keperluan pembangunan Indonesia, baik yang sifatnya jangka pendek ataupun di dalam mengembangkan kepentingan Indonesia dengan strategis untuk jangka menengah panjang.
Baca Juga: Sembari Acungkan Jari Tengah, Beredar Video Santriwati Injak Poster Diduga Menag Yaqut, Ada Apa?
“Seperti tahun ini, di bidang kesehatan menjadi sangat menonjol. Kementerian Kesehatan meminta untuk ada alokasi LPDP yang signifikan bagi pengembangan dokter-dokter, terutama spesialis di dalam mendukung transformasi dan reformasi kesehatan. Kita juga selama pandemi ini memberikan alokasi untuk mendukung riset di bidang virus pandemi ini dan untuk mendapatkan vaksinasi,” ujar Menkeu.
Di sisi lain, Menkeu mengatakan kerjasama juga akan selalu dilakukan dan diperluas di dalam pelaksanaan program LPDP.
“Tahun 2022 ini, kolaborasi untuk pengelolaan program LPDP tidak hanya dengan Kemendikbud Ristek, namun juga Kementerian Agama dan BRIN sehingga program-program strategis yang dibutuhkan untuk SDM Indonesia ke depan akan terus bisa didukung,” kata Menkeu.
Baca Juga: Bukan China, Rupanya Ini Negara Terbesar di Dunia, Berikut Penjelasannya
Keperluan-keperluan strategis pun selalu dipertajam pada masa pandemi. Banyak pihak, di antaranya TNI, Polri, dan BIN, ikut membantu pemerintah dalam menjalankan vaksinasi dan PPKM. Maka, Menkeu mengharapkan kapasitas pemerintah, baik pusat dan daerah, dan instansi publik, seperti TNI, Polri, dan aparat penegak hukum agar selalu ditambah.
Sedangkan, pada bidang ekonomi dan industri-industri yang berbasiskan jasa dan kebudayaan memerlukan kreativitas dan kualitas SDM yang baik. Indonesia pun memerlukan keahlian yang lebih beragam dari teknologi digital sampai hilirisasi dari sumber daya alam di Indonesia.
“Kita ingin mendorong industri otomotif yang berbasiskan kepada listrik. Kita memiliki sumber daya alam yang banyak, namun industri hilirisasi masih dalam tahap yang sangat dini. Ini pasti membutuhkan orang-orang yang tidak hanya sekadar pendidikannya seadanya, kita harus melatih mereka,” ujar Menkeu.
Baca Juga: Dengan Mata Berkaca-kaca, Kalina Kalina Ocktaranny Ingin Akhiri Hidup Gegara Video Syur?
Adanya keperluan itu difasilitasi dengan LPDP yang akan menjadi sarana dan instrumen untuk memberikan layanan berkualitas dan inklusif, sekaligus lebih menjangkau banyak kalangan masyarakat luas.
“LPDP harus inklusif, responsif, dan adaptif. LPDP harus mencerminkan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia,” kata Menkeu.***