LAMONGAN TODAY - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad M. Ali menegaskan fraksinya mencabut dukungan terhadap dukungan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Langkah tersebut, menurut dia, berdasarkan kebijakan DPP Partai NasDem yang memutuskan agar tidak meneruskan pembahasan revisi UU Pemilu.
"Fraksi NasDem menarik dukungan terhadap revisi UU Pemilu," kata Ahmad M. Ali, seperti dikutip Lamongan Today dari Antara, Sabtu 6 Februari 2021.
Baca Juga: Ruangan Ber-AC vs Jendela Terbuka, Mana yang Lebih Baik di Masa Pandemi Covid-19? Ini Kata Dokter
Saat DPP Partai NasDem telah memutuskan kebijakan, dia selaku Ketua Fraksi NasDem DPR RI akan melaksanakan kebijakan itu.
Menurut dia, Fraksi NasDem DPR RI merupakan kepanjangan tangan DPP Partai NasDem sehingga fraksi melaksanakan kebijakan DPP termasuk pada mengenai RUU Pemilu.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh melalui keterangan tertulisnya pada Jumat 5 Februari menegaskan bahwa dirinya menginstruksikan supaya Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil sikap agar tidak meneruskan revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu, termasuk memberi dukungan penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2024.
Baca Juga: Tanggul Jebol Akibatkan Banjir di Jombang, Jumlah Pengungsi Terus Bertambah
Surya Paloh mengatakan bahwa bangsa Indonesia sekarang tengah berusaha menghadapi pandemi COVID-19 dan melakukan usaha pemulihan ekonomi sebab wabah itu.
Oleh sebab itu, dia memandang penting menjaga solidaritas partai-partai politik pada koalisi pemerintahan dan saling membantu menghadapi pandemi dan memperbaiki perekonomian bangsa.
"Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yaitu untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," ujar Surya Paloh.
Baca Juga: Tegur Konten Kreator yang Ulas Produknya, CEO EIGER Akui Kesalahan dan Minta Maaf
Sebagai partai politik, kata Surya Paloh, NasDem harus melakukan teliti kritis mengenai semua kebijakan. Meski begitu, partainya tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas semuanya.***